KAI Kuningan Kukuhkan LBH Advokasi Peduli Bangsa

KUNINGAN – Setelah dibentuk beberapa waktu lalu, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Kuningan langsung mengukuhkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Peduli Bangsa. Acara berlangsung di Teras Mahar, Jalan Baru Ir Soekarno, Sabtu (30/1).

Pengukuhan LBH ini dilakukan Ketua KAI DPC Kuningan Abdul Haris SH. Pengukuhan juga dihadiri sejumlah pengurus KAI Jawa Barat, di antaranya Dr Diding Rahmat SH MH dan Winata SH.

Usai dikukuhkan, secara resmi SK LBH Advokasi Peduli Bangsa KAI Kuningan ini diberikan Dr Diding Rahmat SH MH selaku pengurus KAI Jabar kepada Wakil Ketua LBH Advokasi Peduli Bangsa Gios Adhyaksa SH MH. Sedangkan untuk pemasangan pin diserahkan kepada Sekretaris, Andri SH.

“Saya selaku Ketua KAI Kuningan, berpesan kepada LBH Advokasi Peduli Bangsa yang telah dikukuhkan agar segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti tugas dan fungsinya, untuk dilaksanakan demi lancarnya lembaga ini. Di Kabupaten Kuningan banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari lembaga bantuan hukum,” pesan Haris.

Haris juga menugaskan agar LBH Advokasi Peduli Bangsa segera melakukan komunikasi dengan berbagai lembaga, seperti kejaksaan dan kepolisian, dan juga dengan Pemkab Kuningan. Hal ini dalam rangka berupaya untuk bersinergi demi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

“Saya minta (LBH Advokasi Peduli Bangsa) segera melakukan audiensi kepada pemerintahan setempat, dalam hal ini bupati, serta ke lembaga-lembaga lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian,” pinta Haris.

Selain itu, Haris juga meminta agar LBH Advokasi Peduli Bangsa yang baru saja dikukuhkan itu, dapat melakukan komunikasi dengan Apdesi Kuningan. Hal itu sangat penting, karena untuk bantuan hukum lebih difokuskan untuk masyarakat di desa-desa dan kelurahan.

“LBH ini harus bisa melaksanakan pendekatan dengan lembaga Apdesi, agar dapat menjadi kemitraan dengan LBH Advokasi Peduli Bangasa. Ini penting, karena kita akan berada di tengah-tengah masyarakat, tentunya berkaitan dengan pemerintahan di desa dan kelurahan,” ujarnya. (muh/opl)

Sumber: