Safari Diskusi Daring, Bawaslu RI Kunjungi Kuningan

KUNINGAN-Program Sadida (Safari Diskusi Daring) yang digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat dan pelaksanaanya dilakukan secara bergilir oleh Bawaslu kabupaten/kota, saat ini masuk edisi ke-11. Pada edisi ini, Bawaslu Kuningan bertindak sebagai tuan rumah.

Tidak tanggung-tanggung, Bawaslu Kuningan menghadirkan Pimpinan Bawaslu RI Mochamad Afipudin dan Pimpinan Bawaslu Jawa Barat Loly Suhenty, dalam program diskusi daring tersebut yang digelar di kantor Bawaslu Kuningan, Jalan Kertawangunan, seberang Terminal Type A Kertawangunan, Senin (24/5).

Diskusi daring dengan tema “Refleksi dan Proyeksi: Berbagai Tantangan Pemilu Serentak Tahun 2024” ini, dipandu oleh Kordiv Humas dan Hubal Abdul Jalil Hermawan. Hadir langsung Ketua Bawaslu Ondin Sutarman, Kordiv Hukum Datin Agus Khobir Permana, Korsek Bawaslu Kuningan Maman Nurachman, Staf Bawaslu Kuningan dan peserta diskusi daring se-Jawa Barat yang mencapai 100 peserta secara daring.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kuningan Ondin Sutarman berharap diskusi Sadida tersebut, bisa mendapatkan penjelasaan sehingga bisa memberikan manfaat dan memperoleh ilmu dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu juga, bisa  menjadi bekal dan juga formulasi sebagai langkah antisipasi dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Sedangkan dalam pemaparan materinya, Pimpinan Bawaslu RI Mochamad Afipudin mengatakan, desain kelembagaan pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, menghadapi tantangan yang paling utama, yakni belum beranjaknya pada Undang-Undang yang berbeda.

“Tetapi kita dihadapkan pada beban pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang sangat beriringan, sehingga sangat beririsan antara tahapan yang satu dengan yang lainnya,” ungkap Afip.

Selain itu, menurut Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Republik Indonesia ini, ada beberapa isu kesiapan yang sedang digalakkan oleh Bawaslu RI, yakni strategi pengawasan dengan menyusun dan meningkatkan mutu regulasi dalam rangka mengokohkan dasar pijakan regulasi, pengembangan pengawasan yang sistematis, integratif berbasis teknologi, peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan sarana prasarana, penguatan kerja sama antar lembaga, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Selain berbicara isu kesiapan, Afip juga menjelaskan inovasi pengawasan yang menjadi konsen Bawaslu, yakni sekolah kader pengawasan partisipasi aktif, penguatan kembali desa/kampung anti politik uang, formulasi pojok pengawasan dan patroli pengawasan.

Terakhir dalam materinya, Afip menutup dengan tantangan Pemilu dan Pilkada 2024. Antara lain terkait beban kerja penyelenggara pemilu dengan waktu yang bersamaan, data pemilih, penanganan pelanggaran, penggunaan teknologi informasi, penyediaan anggaran dan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu.

Terpisah, Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Jawa Barat Lolly Suhenty menjelaskan bahwa Pemilu 2019 merupakan refleksi bagi semua penyelenggara. Karena dengan beban kerja yang begitu besar, terutama di jajaran penyelenggara level bawah, sehingga banyak korban yang berjatuhan dan meninggal dunia menjadi syahid dalam proses berdemokrasi di negara ini.

“Karena regulasi tidak mengalami perubahan, maka sesungguhnya secara sumber daya manusia perlu juga dipikirkan bahwa akan ada tantangan besar, bagaimana apa yang terjadi di 2019 bisa diantisipasi dengan dengan formula baru sehingga bisa lebih baik dan maksimal,” ungkapnya.

Menurut Lolly, perlu mendorong secara kuat terjadinya konsolidasi masyarakat partisipatif, yang didorong secara terus menerus dengan tujuan, supaya Pemilu dan Pilkada 2024 harus dijadikan momentum konsolidasi masyarakat sipil dan konsolidasi antar penyelenggara pemilu.

Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2024 sebuah keniscayaan terlepas pandemi masih ada atau tidak, tetapi penggunaan teknologi informasi tidak akan mundur. Oleh karena itu, kata dia, tantangan yang harus dihadapi adalah memastikan secara regulasi kelembagaan diperkuat soal digitalisasi, baik dalam kontek pengawasan, penanganan pelanggaran dan lainnya.

“Memang masalah utama di Jawa Barat ini adalah sinyal hal itu tercermin ketika Pilkada 2020 kita mengalami masalah 2.403 titik  di Jawa Barat dalam sinyal. Padahal digitalisasi akan terus maju yang harus kita jadikan solusi bersama,” tutur Lolly.

Sumber: