Serap Keluhan PKL Puspa Siliwangi, DPRD Kuningan Desak Pemda Evaluasi Kebijakan

RADARKUNINGAN.COM - Pasca para pedagang kaki lima (PKL) Pusat Jajanan Serba ada dan Perparkiran (PUSPA) Jl Siliwangi melakukan aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdi mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan.

Kebijakan tersebut yang paling disorot yakni penatan PKL Jl Siliwangi dan Taman Kota Kuningan. Lantaran, dalam aspirasi peserta aksi, pihaknya menyimpulkan apa yang menjadi keluhan utama dari para pedagang.

Nuzul mengungkapkan, dewan sudah mendengar keluhan-keluhan dan curhatan PKL.

Terutama yang dikeluhkan adalah penghasilan para pedagang turun drastis pasca direlokasi dari Jalan Siliwangi dan taman kota ke Puspa Siliwangi.

BACA JUGA:Pernyataan Terbaru Pj Bupati Kuningan soal Polemik Puspa Siliwangi: Ibarat Puzzle...

"PKL mendesak kepada pemda untuk melakukan evaluasi dan mencarikan solusi. Karena kalo kita lihat dan dengarkan dari curhatan dan keluhan PKL, bahwa penghasilan mereka sangat turun drastis" ungkapnya kepada radarkuningan.com, Selasa, 18, Juni 2024.

Nuzul tak ragu menyebut bahwa permasalahan yang dialami PKL sudah berada di titik nadir.

Lantaran, jangan untuk penghasilan, terkadang para pedagang terpaksa mulai terjerumus ke pinjaman bank.

"Dan ini sudah pada titik nadir lah mereka. Jangankan untuk makan sehari hari, katanya untuk ongkos dari rumah ke tempat jualannya juga pinjem ke bank," tambahnya.

BACA JUGA:Kucing Datang Terus Ke Rumah? Coba 5 Aroma yang Dapat Mengusir Kucing Kampung dari Rumah, Ada Bahan Dapur Juga

Oleh karenanya, sebagai wakil rakyat, dirinya meminta dan mendesak kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi terbaik. Sebelum para PKL terjebak terlalu dalam.

"Jangan sampai terjerat terlalu dalam, pemerintah harus segera. Pemda harus evaluasi kebijakan," cetusnya.

Disinggung mengenai surat kebijakan maupun surat keputusan yang didemo peserta aksi, ia membatasi kewenangan dengan mempersilahkan pertanyaan tersebut kepada pihak pemda.

"Itu bukan domain kita, tanyakan ke pemda" tutupnya.

Sumber: