Jumlahnya Lebih Sedikit, Mutasi Tahap Kedua Pemkab Kuningan Segera Dilaksanakan, Eselon III dan IV September

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM– Setelah melaksanakan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada bulan Juni lalu, Pemerintah Kabupaten Kuningan kini tengah mempersiapkan agenda mutasi lanjutan yang direncanakan berlangsung pada Juli ini.

Pada mutasi tahap pertama yang digelar di Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, sebanyak 13 pejabat dari total 33 perangkat daerah mengalami pergeseran posisi.

Dengan demikian, masih ada 20 pejabat eselon II yang belum tersentuh rotasi jabatan. Meski begitu, tidak semua dari mereka akan bergeser dalam tahap kedua.

Sebagian tetap melanjutkan tugas di posisi semula, sementara sisanya akan dialihkan ke jabatan baru sesuai kebutuhan organisasi serta hasil penilaian kinerja terbaru.

BACA JUGA:Wujudkan Komitmen Sebagai World-Class Sustainable Banking Group, BRI Perkuat Kontribusi terhadap SDGs

BACA JUGA:Masa Jabatan Pj Sekda Kuningan Berakhir Agustus 2025, Ini Deretan Kandidat Pengganti

Informasi yang diperoleh menyebutkan, mutasi susulan ini akan dilaksanakan pada pekan ketiga Juli 2025 oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar bersama Wakil Bupati Tuti Andriani.

Adapun untuk rotasi pejabat eselon III dan IV dijadwalkan menyusul pada bulan September, setelah perayaan Hari Jadi Kabupaten Kuningan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan, Beni Prihayatno, menjelaskan bahwa diskusi terkait perombakan eselon II masih terus berlangsung. 

Beni menyebutkan bahwa jumlah pejabat yang akan berganti posisi di tahap ini lebih sedikit dibandingkan gelombang sebelumnya, dan perpindahan jabatan dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi yang telah dijalani para pejabat.

BACA JUGA:Ikuti Kebutuhan Pasar, UMKM Kuliner Binaan BRI Sukses Ekspansi Pasar Internasional

BACA JUGA:Cuaca Tak Menentu, Harga Tomat dan Cabai Melesat di Pasar Tradisional Kuningan

“Prosesnya sudah hampir rampung, hanya tinggal menunggu pelaksanaan. Saat ini kami menanti rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Beni pada Jumat, 4 Juli 2025.

Ketika ditanya mengenai tanggal pasti pelaksanaannya, Beni belum bisa memastikan. Ia menekankan bahwa keputusan final sepenuhnya berada di tangan Bupati.

Sumber: