Polemik Penyadapan Getah Pinus, Ketua PSI Kuningan: KTH Itu Penjaga Hutan Ciremai, Bukan Perusak

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM- Perdebatan mengenai pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama aktivitas penyadapan getah pinus di zona tradisional Taman Nasional Gunung Ciremai, masih terus berlangsung.

Di tengah munculnya tudingan ilegal hingga cap negatif terhadap warga desa penyangga.

Sejumlah fakta menunjukkan bahwa proses kemitraan konservasi sebenarnya telah ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

Tokoh pemuda sekaligus aktivis sosial, Asep Susan Sonjaya Suparman atau yang akrab disapa Asep Papay, menyampaikan keprihatinannya atas stigma yang belakangan diarahkan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Payung Hukum Belum Rampung, Pencairan Tunjangan DPRD Kuningan Sudah Berjalan

BACA JUGA:Rumah Yatim Desa Langseb Disatroni Maling, Uang untuk Buka Puasa-Sahur Raib

Papay menjelaskan bahwa kelompok tani hutan (KTH) sudah menanti terbitnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) sejak 2022, setelah melewati tahapan verifikasi oleh pihak balai taman nasional.

Menurutnya, proses verifikasi subjek bahkan telah dilakukan lebih dari satu kali pembaruan data.

KTH yang tersebar di 13 desa telah direkomendasikan oleh kepala desa masing-masing. Ia menegaskan bahwa mereka merupakan warga lokal, bukan pihak dari luar daerah.

Asep menilai polemik yang berkembang di ruang publik justru menutupi fakta bahwa aktivitas warga berada di zona tradisional yang secara regulasi memang membuka ruang interaksi masyarakat. 

BACA JUGA:Masuk Bulan Puasa, Harga Daging Ayam di Pasar Masih Tinggi

BACA JUGA:Iklim Investasi di Kuningan Positif, Rp150 Miliar Masuk di Desa Cihirup

Asep menegaskan, yang belum rampung hanyalah aspek administratif berupa penerbitan PKS.

Selama ini, lanjutnya, KTH justru berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan. Ketika kebakaran hutan terjadi, anggota kelompok tani kerap berada di garis depan membantu pemadaman.

Sumber: