Warga Sindangkempeng Curhat ke Anggota DPRD Jabar, Dana Desa Kini Tak Lagi Utuh

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM–Kekhawatiran terkait berkurangnya anggaran pembangunan desa mencuat dalam agenda pengawasan Anggota DPRD Jawa Barat di Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Senin (18/5/2026).

Warga menilai kebijakan pengalihan sebagian Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menghambat berbagai program pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam forum tersebut, masyarakat mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026 pemerintah desa diperkirakan hanya menerima sekitar 70 persen Dana Desa. Sisanya disebut dialokasikan untuk mendukung program KDMP.

“Ke depan anggaran desa semakin terbatas karena sebagian terserap program KDMP. Sementara kebutuhan pembangunan di desa masih cukup banyak,” ujar salah satu perwakilan warga.

BACA JUGA:243 Jemaah Haji Kuningan Kloter 39 Resmi Berangkat, Langsung Terbang dari Kertajati

BACA JUGA:Alumni SMAN 1 Cilimus Angkatan 1987 Bantu Siswa Kurang Mampu dengan Seragam Gratis

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan baru bagi pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan maupun pelayanan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PAN, Toto Suharto.

Beberapa usulan prioritas yang disampaikan antara lain pembangunan irigasi pertanian, aula balai desa,  jalan poros desa, dan mobil siaga desa. 

Masyarakat berharap aspirasi tersebut bisa diperjuangkan melalui bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama untuk program yang belum terakomodasi dalam APBD Kabupaten Kuningan.

BACA JUGA:Wabup Kuningan Kritik Menu MBG di SDN 1 Cilaja, Porsi Sayur Dinilai Tak Layak

BACA JUGA:Jalan Wano-Cikeleng Kuningan Mulai Diperbaiki, Anggaran Rp8,7 Miliar dari APBN

Menanggapi hal itu, Toto Suharto menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dihadapi desa.

Ia mengaku mulai aktif membangun komunikasi dengan masyarakat sejak resmi menjabat melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) pada April 2025 lalu.

Sumber: