APBDes Terserap Program KDMP, Toto Suharto Tampung Aspirasi Warga Koreak

APBDes Terserap Program KDMP, Toto Suharto Tampung Aspirasi Warga Koreak

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto, turun langsung ke Desa Koreak, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Senin (9/3).--

KUNINGAN, RADARKUNINGAN COM – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto, turun langsung ke Desa Koreak, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Senin 9 Maret 2026.

Kedatangan politikus kawakan dari PAN itu untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda wakil rakyat dalam mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa.

Termasuk program pembangunan yang belum dapat terbiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BACA JUGA:Presiden KSPSI Ingatkan Perusahaan: THR Wajib Dibayar Tepat Waktu, Telat Bisa Berujung Pidana

BACA JUGA:Buruh, Pejabat, dan Opick Bersatu di Pendopo: Senandung Ramadan KSPSI Hangatkan Kuningan

Dalam dialog bersama warga, Toto menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh peran dan fungsi lembaga legislatif.

Padahal, menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Masih banyak warga yang belum memahami fungsi kedewanan, mulai dari pengawasan, penganggaran hingga legislasi. Kehadiran kami di sini juga untuk melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini sebagian besar anggaran desa terserap untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang nilainya mencapai sekitar 70 persen dari total anggaran desa.

BACA JUGA:Satpol PP Kuningan Razia ASN di Toserba Saat Jam Kerja, Enam Orang Terjaring Operasi Disiplin

BACA JUGA:Polres Kuningan Bongkar 4 Kasus Narkoba Februari 2026, Lima Tersangka Diamankan

Kondisi ini membuat sejumlah usulan pembangunan yang sebelumnya telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berpotensi belum bisa direalisasikan.

Menurut Toto, situasi tersebut perlu disiasati dengan mengawal program prioritas desa agar tetap mendapatkan dukungan anggaran dari sumber lain.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: