APBDes Terserap Program KDMP, Toto Suharto Tampung Aspirasi Warga Koreak

“Banyak usulan pembangunan desa yang sudah direncanakan melalui Musrenbang, namun tidak semuanya bisa terwujud karena keterbatasan anggaran. Di sinilah fungsi penganggaran DPRD untuk membantu mengawal program desa yang belum tercover di APBDes maupun Dana Desa,” jelasnya.

Ia pun mendorong pemerintah desa agar memasukkan berbagai usulan pembangunan prioritas melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi.

BACA JUGA:Yamaha Hadirkan Layanan Siaga dan Promo Menarik Sambut Libur Lebaran 2026

BACA JUGA:Polsek Pancalang Santuni 26 Anak Yatim, Pererat Silaturahmi di Bulan Ramadan

Dengan cara itu, program yang belum terakomodasi di tingkat desa masih memiliki peluang diperjuangkan melalui anggaran pemerintah provinsi.

“Silakan pemerintah desa menginput program prioritas yang belum terbiayai ke dalam SIPD provinsi. Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten maupun provinsi agar usulan tersebut bisa diperjuangkan,” katanya.

Selain membahas soal anggaran, Toto juga menyoroti potensi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa.

Ia berharap koperasi tersebut mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta membuka peluang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program Dapur MBG.

BACA JUGA:Empat Jabatan Strategis Kosong, Perebutan Kursi Kepala OPD Dimulai

BACA JUGA:Ramadan Penuh Berkah, MPC Pemuda Pancasila Kuningan Turun ke Jalan, Bagikan 2.000 Takjil

“Kalau koperasi ini berjalan baik, ekonomi desa bisa berkembang. UMKM juga bisa tumbuh karena ada kolaborasi antara KDMP, BUMDes dan Dapur MBG,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Toto menilai keberadaan KDMP juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Melalui koperasi tersebut, kebutuhan masyarakat seperti pupuk, gas hingga sembako diharapkan dapat tersedia dengan harga yang lebih terjangkau.

Ia menjelaskan, koperasi desa dapat mengambil pasokan langsung dari produsen atau pabrik sehingga harga barang bisa lebih murah dibandingkan melalui jalur distribusi biasa.

BACA JUGA:Turun ke Kuningan, BPK Periksa Proyek Jalan Tahun Anggaran 2025

Sumber: