Dana Desa Terpangkas, Warga Pasayangan Keluhkan Pembangunan Infrastruktur Terhambat

Dana Desa Terpangkas, Warga Pasayangan Keluhkan Pembangunan Infrastruktur Terhambat

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm APt saat menanggapi aspirasi tersebut di Desa Pasayangan, Kabupaten Kuningan.-Agus Phanter-Radar Kuningan

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Persoalan keterbatasan anggaran desa kembali mencuat dalam agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pasayangan, Kecamatan Lebakwangi, Kuningan, Jumat 21 Agustus 2026.

Warga memanfaatkan kehadiran anggota DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan keresahan, terkait semakin sempitnya ruang fiskal desa dalam membiayai pembangunan.

Warga menilai kondisi keuangan desa saat ini jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Pemangkasan anggaran hingga sekitar 60 persen disebut membuat pemerintah desa kesulitan, merealisasikan berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan melalui proses musyawarah.

Salah satu dampak paling terasa adalah pembangunan infrastruktur. Anggaran desa kini dinilai lebih banyak terserap untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga kemampuan pemerintah desa untuk membiayai pembangunan fisik menjadi sangat terbatas.

BACA JUGA:Yamaha Jabar Kolaborasi dengan Girls Day Out Hadirkan Semangat Kemerdekaan Lewat Riding, Kreativitas, Ekspresi

BACA JUGA:Meriahkan Momen Kemerdekaan, Yamaha Gelar Aneka Event Seru Bersama Pengguna MAXi, Classy, dan GEAR ULTIMA

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm APt mengakui persoalan keterbatasan anggaran desa bukan hanya terjadi di Pasayangan. 

Ia menyebut keluhan serupa ditemukan hampir di seluruh desa yang dikunjunginya.

"Kami hadir ingin mendengar dan berdiskusi bersama warga. Tadi memang disampaikan soal dana desa dan hampir semua desa kondisinya sama, kebingungan bagaimana membangun infrastruktur di pedesaan,” katanya.

Ia mengungkapkan, dari sekitar 100 desa yang telah dikunjunginya, persoalan yang muncul relatif serupa. 

Pembangunan irigasi, jalan lingkungan hingga jalan usaha tani ikut terdampak karena kebutuhan pembangunan tetap tinggi, sementara kemampuan fiskal desa tidak lagi memadai.

BACA JUGA:Puncak Perjalanan MAXI TOUR BOEMI NUSANTARA, Rayakan Kemerdekaan di Tana Para Raja ‎

BACA JUGA:Bawang Putih Mulai Ditanam, Polres Kuningan Siapkan 17 Hektare

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: