UMK Kuningan 2027: Tiga Opsi Disepakati Dewan Pengupahan

UMK Kuningan 2027: Tiga Opsi Disepakati Dewan Pengupahan

Pembahasan UMK Kuningan 2027 menghasilkan tiga opsi usulan dari serikat pekerja, pengusaha, dan Disnakertrans untuk direkomendasikan Bupati kepada Gubernur Jabar.-Agus Phanter-Radar Kuningan

​KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kuningan yang digelar di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kuningan pada Jumat, 20 November 2026 resmi menyepakati tiga opsi usulan UMK Kuningan 2027. 

Ketiga alternatif angka tersebut mewakili usulan dari serikat pekerja, kalangan pengusaha, serta skema jalan tengah yang ditawarkan pemerintah daerah.

​Kesepakatan dalam forum pleno ini menjadi tahapan krusial sebelum Bupati Kuningan meneruskan rekomendasi resmi kepada Gubernur Jawa Barat. 

Penentuan besaran UMK Kuningan 2027 ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan iklim usaha, serta mengangkat peringkat upah Kuningan agar keluar dari posisi tiga terbawah di Jawa Barat.

BACA JUGA:​Pemkab Kuningan Raih Penghargaan TPAKD Terbaik ke-3 Jawa Barat

BACA JUGA:​Jelang Mutasi Pejabat Kuningan, 8 Pimpinan OPD Ini Bertahan sampai Pensiun

​Perbedaan Skema Usulan Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah

​Tarik-menarik kepentingan terlihat jelas dari rumusan angka yang diajukan masing-masing unsur dalam rapat pleno. Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Kuningan secara resmi mengusulkan penetapan UMK 2027 minimal sebesar 85 persen dari nilai estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau setara Rp 3.073.434 per bulan.

​Angka tersebut merujuk pada data estimasi KHL Kementerian Ketenagakerjaan yang bersumber dari Susenas BPS untuk klaster Kabupaten Kuningan sebesar Rp 3.615.805 per bulan. Jika dibandingkan dengan UMK Kuningan 2026 yang berada di angka Rp 2.369.380 per bulan, usulan serikat pekerja ini memiliki selisih kenaikan sebesar Rp 704.054 per bulan dan berada di atas perkiraan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 yang mencapai sekitar Rp 3 juta.

​Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kuningan, Dani Ramdani, menjelaskan bahwa formulasi 85 persen KHL tersebut merupakan peta jalan bertahap yang telah memperhitungkan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada Pasal 134, Pasal 137 ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 138 ayat (1) juncto Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

​"Kami menyadari bahwa upah minimum tidak dapat serta-merta disamakan dengan KHL dalam satu waktu. Namun, pekerja berhak mendapatkan perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengusulkan UMK 2027 minimal mencapai 85% dari nilai estimasi KHL Kabupaten Kuningan, yaitu Rp 3.073.434 per bulan, sebagai roadmap menuju upah layak," ujar Dani Ramdani saat rapat pleno berlangsung.

BACA JUGA:​Poliran Polres Kuningan Salurkan 98 Tenaga Kerja ke PT Joshua

BACA JUGA:​Pendampingan Agen BRILink Kuningan, Mahasiswi UGJ Kaji Kelayakan Usaha

​Dani menambahkan bahwa besaran tersebut dirancang secara rasional agar buruh tidak sekadar bertahan hidup, melainkan turut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi daerah secara adil.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: