PDIP Tidak Merasa Mengundang Nasdem Gabung

KUNINGAN-Lepasnya Partai Nasdem dari Fraksi PDIP DPRD Kuningan dan kini bergabung dengan Fraksi PPP, ditanggapi serius Sekretaris DPC PDIP Nuzul Rachdy SE. Dia menyebut PDIP tak merasa mengundang Nasdem gabung di F-PDIP. “Prinsipnya, dia (Nasdem, red) datang ke PDI Perjuangan tidak diundang, pulang pun mohon maaf tidak diantar. Jadi, datang tak diundang pulang tak diantar, itu saja,” sindir Nuzul saat diwawancarai Radar Kuningan. Soal Nasdem yang hendak mundur dari Fraksi PDIP, menurut Zul, panggilannya, sampai saat ini dirinya belum membaca surat dari Partai Nasdem karena ia baru pulang dari Bogor. Hanya Zul mengaku dirinya mendengar dan membaca Nasdem mau mundur dari Fraksi PDIP dari pemberitaan di media saat Partai Nasdem deklarasi bergabung ke Fraksi PPP. Namun terlepas dari itu semua, lanjut Ketua DPRD Kuningan ini, sangat mempersilakan Nasdem keluar dari Fraksi PDIP. Pihaknya menghormati apa yang menjadi keputusan Nasdem. Yang jelas, ia kembali mengatakan bahwa Nadem ini datang tidak diundang dan pulang tidak tidak diantar. “Jadi supaya tahu saja, bahwa bergabungnya Nasdem ke Fraksi PDI Perjuangan, bukan PDI Perjuangan yang mengajak Nasdem, tapi inisiatif Nasdem sendiri untuk bergabung ke PDI Perjuangan. Itu masih bulan Agustus, jauh sebelum pelantikan anggota dewan. Nasdem membuat surat ke PDI Perjuangan berisi ingin bergabung ke PDI Perjuangan. Ya kami welcome saja kalau ingin bergabung tanpa syarat,” kata Zul. Terkait persoalan nama fraksi yang tidak menyebutkan kata Restorasi atau Nasdem kalaupun itu dipersoalkan, ia mengaku bertanya-tanya atas hal itu. Karena surat keputusan DPC PDIP yang telah sampaikan ke DPD Nasdem, juga disampaikan ke pimpinan dewan. “Jadi, kalau keberatannya baru sekarang, saya juga nggak ngerti. Surat itu dibaca atau tidak,” sindirnya. Terkait nama fraksi, lanjut Zul, koalisi atau kerja sama itu dilakukan berdasarkan perimbangan. Kalaupun nama fraksi hanya PDI Perjuangan saja, itu karena jumlah kursi PDIP dan Nasdem tidak berimbang, PDIP 9, sedangkan Nasdem hanya 1 kursi saja yang diduduki H Chartam Sulaiman. “Jadi, kami tidak mau hanya kemasukan satu anggota kemudian harus diganti nama (fraksi, red), namanya harus sama-sama. Ini kan berarti tidak berimbang,” ucapnya. Zul mengibaratkan dirinya punya rumah besar dan punya anak 9 orang. Kemudian ada orang kesasar dan ingin numpang di rumahnya itu. Ketika diterima untuk numpang, orang yang kesasar tersebut malah meminta syarat agar pintu rumah harus diubah. “Ada orang kesasar mau numpang di rumah saya, tapi ada syarat agar pintu rumah saya diubah. Jadi, kan nhgak mungkin begitu. Itu saja analoginya,” ujar dia. Ia melanjutkan, setelah disampaikan surat jawaban kepada Nasdem yang ingin bergabung di Fraksi PDIP berisi menerima keinginan tersebut, kemudian setelah pelantikan terbentuklah secara resmi Fraksi PDIP berisi 10 orang anggota, 9 dari PDIP dan 1 dari Nasdem. Hingga berjalan beberapa bulan tidak ada persoalan. “Tiba-tiba tidak ada angin tidak ada hujan mereka (Nasdem, red) mempersoalkan lagi itu, ya harusnya pada saat kami dulu menyampaian surat. Surat itu isinya Fraksi PDI Perjuangan menerima Nasdem dengan syarat namanya masih tetap PDI Perjuangan. Harusnya kalau memang keberatan ya waktu itu. Tapi oke lah nggak apa-apa, itu kan haknya mereka. Untuk keluar atau tidak, itu haknya fraksi masing-masing,” tutur Zul. Kemudian yang ia tidak mengerti, pada saat akhir-akhir dari pihak Nasdem menyampaikan bahwa di fraksi lain bisa memberikan kontribusi Rp2 juta per bulan ke Nasdem. Ia menegaskan di PDIP tidak bisa seperti itu. “Apakah keluarnya gara-gara masalah itu, saya nggak tahu. Tapi ya dinilai sendiri saja, dua bulan, tiga bulan sudah ada di Fraksi PDI Perjuangan tanpa syarat, tiba-tiba tidak ada hujan tidak ada angin, apalagi ada statemen kalau di seberang sana bisa memberikan kontribusi Rp2 juta per bulan. Wah, ini luar biasa,” sebutnya. Di PDIP sendiri, masih kata Zul, setiap langkah kebijakan atau keputusan pasti menggunakan prinsip-prinsip organisasi. Demikian juga pada saat Nasdem mau bergabung PDIP dan dibuatkan keputusan, Nasdem mau menerimanya, yakni dengan keputusan organisasi melalui rapat DPC atau rapat partai. “Nah, kalau Nasdem mengajukan surat untuk keluar, tentu kami juga keputusannya harus dengan rapat DPC. Karena partai itu bukan milik orang per orang,” pungkas Zul. (muh)