KUNINGAN–Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang bertugas membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib), sudah tuntas melakukan pembahasan, dan sudah disampaikan laporan ke pimpinan. Untuk pengesahannya, akan dilakukan melalui siding paripurna internal, Kamis ini (24/10). “Pembahasan Tatib DPRD sudah selesai dari kemarin. Tinggal diparipurnakan hari Kamis besok (hari ini, red),” kata Nuzul saat berbincang dengan Radar Kuningan di ruang kerjanya, Rabu (23/10). Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan setelah Tatib DPRD sebagai pedoman bekerja para anggota dewan disahkan, selanjutnya ada banyak pekerjaan DPRD yang sudah menunggu dan harus segera dilaksanakan. Diantaranya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri dari 4 Komisi, Badan Kehormatan (BK), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), termasuk pembahasan R-APBD 2020. “Kita banyak sekali pekerjaan yang sudah menunggu, makanya Tatib harus cepat diselesaikan dan ditetapkan. Setelah penetapan Tatib DPRD, kita selanjutnya harus segera membentuk alat kelengkapan dewan, 4 Komisi, BK dan Bapemperda. Selain itu, kita juga sedang membahas R-APBD 2020 yang harus segera disahkan maksimal akhir bulan Nopember 2019,” jelasnya. Sementara itu, pada sidang paripurna internal hari ini terkait pengambilan keputusan DPRD Kuningan terhadap Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tatib DPRD Kuningan, beredar isu akan adanya gerakan boikot dengan Walk Out (WO) yang akan dilakukan Koalisi Kuningan Bersatu (KKB). Info lainnya, yang akan melakukan WO adalah Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC Gerindra sebagai penggagas KKB, yang tak lain H Dede Ismail SIP MSi. Belum jelas apa alas an dari akan adanya rencana tersebut, namun dari sisi politik, ini berawal dari adanya gonjang ganjing terkait KKB. Terlebih muncul pula isu KKB pecah karena disinyalir ada parpol yang menyebrang ke koalisi pemerintah, yakni PAN. Sebelumnya bahkan muncul isu yang nyebrang adalah Partai Demokrat. (muh)
Kategori :