Mahasiswa Muhammadiyah Bicara Soal Air di Kuningan

KUNINGAN-Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan menyoroti perairan di Kuningan yang dianggap melimpah, namun tak bisa mengatasi kekeringan yang masih melanda sejumlah tempat meski saat ini sudah memasuki musim penghujan. “Kita bicara kekeringan pada musim hujan. Karenaya IMM akan konsentrasi untuk terus berupaya meluruskan leher kebijakan pemerintah, supaya tegap lurus atas kepentingan masyarakat,” kata Sandi selaku BPH PC IMM Kuningan kepada Radar Kuningan, Kamis (5/12). Baru-baru ini, IMM telah beraudiensi dengan Perumda Air Minum (dulu PDAM, red) Tirta Kemuning dengan menggarisbawahi sejumlah poin penting. Diantaranya dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. “Ini semua untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah di Kabupaten Kuningan, antar sektor, dan antar generasi, guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air,” ujarnya. Sebab menurutnya, sumber daya air merupakan cabang produksi penting guna menopang hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara. Air itu untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Sumber daya air di Kuningan begitu melimpah, dan salah satu mata air yang potensial untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kuningan adalah sumber mata air Paniis. Disana memiliki debit air yang tinggi, yaitu 1000 liter kubik perdetik. Hampir dua kali lipat dari 14 titik mata air PDAM Kuningan yang ditotalkan debit airnya hanya 600 liter kubik perdetik,” sebut Sandi. Hal ini, kata dia, menjadi pertanyaan besar bagi semua manakala Kuningan punya mata air yang potensial, namun tak terasakan manfaatnya oleh masyarakat Kuningan. Dari informasi yang didapat, IMM mencium adanya misteri perjanjian pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air Paniis yang telah ada sejak zaman Belanda dulu. “Hingga kini perjanjian antar pemerintah tersebut masih menjadi misteri, karena tersembunyi rapat dalam ruang gelap. Dugaan kami ada tangan tersembunyi dibalik ketidaksanggupan Pemda dengan PDAM-nya dalam memaksimalkan sumber air ini,” tudingnya. Sandi mengungkapkan, Pemkab Kuningan yang selalu mengklaim bahwa Kuningan kaya akan sumber daya alam, harus bertanggungjawab untuk memberikan titik terang kepada masyarakat terkait misteri perjanjian tersebut. Perjanjian pengelolaan mata air di Paniis harus diujipublikkan dan dikaji kembali, sehingga isinya harus pro terhadap masyarakat Kabupaten Kuningan. Jika pemerintah mempunyai keberanian untuk merevisi perjanjian tersebut dan memberikan ruang kepada PDAM untuk mengelolanya, masih kata Sandi, tentu saja hal ini akan menjadi sumber PAD yang potensial, karena jelas sumber mata air yang akan dimiliki oleh PDAM Kuningan mencapai 3 kali lipat dari yang sekarang ada. “Kuningan gak hanya dapat kompensasinya saja, rugi kita sebagai masyarakat. Pemerintah daerah jangan hanya mengeluh terkait APBD Kuningan yang kecil saja, tapi harus berani melangkah dan berusaha untuk meningkatkan APBD Kabupaten Kuningan,” ungkapnya. (muh)