Pemprov Jabar Dukung Ciremai Jadi Tahura

KUNINGAN – Adanya keinginan Pemkab Kuningan atas perubahan status Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi Taman Hutan Raya (Tahura), mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar H Uu Ruzhanul Ulum SE usai membuka acara Ajang Remaja Berprestasi (Aresta) di Ponpes Husnul Khotimah, Jumat (31/1). “Saya sangat setuju apa yang diharapkan dan diinginkan Pemerintah Kabupaten Kuningan (status TNGC menjadi Tahura). Namanya pemimpin memang harus memiliki inovasi-inovasi terbaik untuk melayani masyarakat yang lebih baik lagi,” kata Wagub Uu saat diwawancarai Radar Kuningan. Wagub Uu bahkan menceritakan dirinya berpengalaman saat menjadi Bupati Tasikmalaya, di mana ketika itu ada gunung di daerahnya yang dimiliki pemerintah pusat, sehingga pemda kesulitan untuk memanfaatkannya. Hal itu membua  pemda sering bentrok dengan pihak pusat ketika ingin memanfaatkan daerah tersebut, seperti pemanfaatan untuk kawasan wisata. “Kadang-kadang kami saat itu berebut masalah tiket, dengan alasan sekian persen untuk Perhutani, sekian persennya lagi untuk pemda. Tapi kenyataannya tidak ada inovasi-inovasi atau pembangunan sarana dan prasarana wisata di sana. Seolah-olah mereka yang punya lahan,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakannya, keinginan DPRD Kuningan agar Pemkab Kuningan mengajukan perubahan status TN Gunung Ciremai menjadi Tahura, merupakan kebijakan-kebijakan yang sangat hebat. Pemprov Jabar pun dipastikan akan mendukung penuh keinginan tersebut, mengingat kawasan Ciremai ada di wilayah Kabupaten Kuningan, sebagiannya juga ada di Majalengka. “Kami dari provinsi akan mendukungnya (TNGC jadi Tahura) untuk dikelola Pemkab Kuningan, karena ada di wilayah Kuningan. Maka Pemkab Kuningan yang harus maksimal memanfaatkannya demi masyarakat,” tegas Uu. Wagub juga mengingatkan, bahwa Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) merupakan pemerintah atau lembaga plat merah, yang keberadaannya bertujuan untuk masyarakat. “Tapi kalau lebih bermanfaat dikelola oleh Kabupaten Kuningan, maka pihak BTNGC jangan merasa keberatan,” ucapnya. Meski mendukung agar status TNGC menjadi Tahura, Wagub Uu tetap mengingatkan agar nantinya Pemkab Kuningan tidak menghilangkan fungsi hutan sebagai penyeimbang lingkungan, sebagai taman konservasi dan lainnya. Justru menurutnya, Pemkab Kuningan sangat berani untuk meminta penurunan status tersebut, mengingat ada konsekuensi pembiayaan jika pengelolaan dialihkan ke daerah. “Tapi di balik itu ada konsekuensi lain, yaitu dapat memanfaatkan dengan maksimal. Saran dari saya, segera action dengan tahapan-tahapan normatif, tetapi juga harus didukung oleh gerakan-gerakan politis,” sarannya, seraya Pemkab dan DPRD Kuningan segera bergerak alias tidak hanya mengumbar wacana ke publik. Lalu bagaimana pengelolaan kawasan Ciremai jika nantinya berubah dari TN menjadi Tahura, terlebih banyak komentar publik yang mengatakan jika jadi Tahura maka akan dikelola oleh Pemprov Jabar, Wagub Uu menegaskan, Pemprov Jabar akan berbagi dengan kabupaten, bahkan bisa sepenuhnya dikelola oleh kabupaten. “Saya bersama Kang Emil (Gubernur Ridwan Kamil) memberikan kewenangan penuh serta keleluasaan kepada kabupaten/kota yang ingin memanfaatkan tanah-tanah milik provinsi,” tegas Uu. Bahkan, masih kata Uu, beberapa waktu lalu saat ada Kopdar bersama para kepala daerah di Cianjur, yang di dalamnya hadir pula Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan bagi kepala daerah kabupaten/kota yang ingin memanfaatkan aset-aset provinsi yang ada di wilayah tersebut, disilakan. “Kang Emil telah mempersilakan kepada kepala daerah yang ingin mengelola aset-aset provinsi di daerah itu, tinggal menempuh administrasinya saja. Karena daripada terbengkalai tidak bermanfaat, sementara di daerah membutuhkan, dan dikeukeuweuk ku provinsi oge teu manfaat (dipegang oleh provinsi juga tidak bermanfaat, red), sementara tujuannya kan sama, demi masyarakat,” pungkasnya. (muh)