Dalam perda itu, lanjut dia, diketahui Pemkab Kuningan mencadangkan anggaran untuk Pilkada Kuningan yang dikelola oleh KPU sebesar Rp30,5 miliar. Angka tersebut naik 0,5 miliar dari tawaran sebelumnya Rp30 miliar. Disebutkan, secara keseluruhan angka yang dipatok oleh pemkab jauh dari cukup.
\"Sebab berdasarkan pencermatan yang kami lakukan, total kebutuhan anggaran pilkada adalah sebesar Rp80,4 miliar. Terkait adanya potensi sharing anggaran dengan APBD Provinsi Jawa Barat, memang benar. Sebab secara jadwal penyelenggaraan Pilkada Kuningan bersamaan dengan jadwal Pilgub Jabar. Namun perlu disampaikan bahwa hingga saat ini kami belum menerima item-item kegiatan yang akan dicover oleh KPU Provinsi Jawa Barat,\" ungkapnya.
Namun demikian, masih kata Asep, dalam pengusulan dana cadangan Pilkada Kuningan tersebut, KPU harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, terlebih terjadi refocusing anggaran akibat adanya pandemi Covid-19. Meskipun pada akhirnya, pemkab tetap memiliki kewajiban yang melekat untuk memenuhi keselurahan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Kuningan sebagaimana diatur dalam perda dimaksud.
\"Berdasarkan simulasi pembiayaan yang kami lakukan, ada beberapa item tahapan pilkada yang belum tercover anggarannya,\" ungkapnya. (muh)