KUNINGAN-Disharmonis antara Bupati H Acep Purnama SH MH dengan Wakil Bupati HM Ridho Suganda SH MSi, mendapat tanggapan dari Ketua DPD PKS Kuningan H Asril Rusli Muhammad Lc MPd. Dalam situasi saat ini, ia meminta agar Pemkab Kuningan fokus untuk menangani Covid-19.
“Terlepas dari masalah pribadi antara keduanya, saya berharap pemerintah tetap fokus dalam penanganan Covid-19 dan kemiskinan yang perlu penanganan serius. Masalah pribadi jangan merusak kewajiban melayani masyarakat yang sedang susah, dan beratnya beban hidup sehari-hari,” pinta Asril, saat diwawancara Radar Kuningan, Selasa (16/3).
Menurut Asril, pemimpin harus berjiwa besar dan berlapang dada terhadap masalah yang ada. Dalam hal ini, bupati dan wakil bupati merupakan jabatan publik yang diperoleh melalui proses politik yang panjang.
“Pasangan bupati dan wakil bupati saat ini wajib menunaikan amanah sampai akhir tahun 2023. Kewajiban selama 5 tahun sejak 2018 lalu, merupakan janji kampanye mereka dulu. Jangan sampai disia-siakan,” pintanya lagi.
Lebih lanjut dikatakan dia, PKS berharap keduanya segera islah dan kembali melangkah bersama untuk memimpin Kabupaten Kuningan. Dinamika yang terjadi sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam perpolitikan. Namun menjadi kurang pas ketika terjadi antara bupati dan wakil bupati yang menjadi panutan masyarakat.
“Saya kira sikap wakil bupati hanya sebagai bentuk protes, karena merasa kurang dilibatkan dalam keputusan penting yang seharusnya menjadi keputusan bersama, sebagai pasangan bupati. Saya berharap wakil bupati menahan diri, jangan terbawa emosi dan perasaan berlebihan. Dengan hormat, saya minta segeralah berkomunikasi kembali mencairkan situasi,” harap Asril.
Kepada Bupati sebagai politisi senior yang sudah banyak pengalaman dalam politik dan pemerintahan, Asril yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan ini, berharap segera mengakhiri miskomunikasi yang terjadi. Ia yakin Bupati akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan, yang sangat terkait dengan kebutuhan warga Kuningan.
“Mohon masing-masing introspeksi dan segera kembali ke tupoksi masing-masing. Sebagai pejabat publik dan pimpinan daerah, bupati dan wakil bupati terikat dengan komitmen bersama membangun Kuningan maju berbasis desa sampai tahun 2023,” ungkap Asril mengingatkan Acep dan Ridho.
“Kepentingan rakyat yang menjadi komitmen bersama, lebih utama dan menjadi prioritas dari hanya sekadar ego pribadi yang kemungkinan karena miskomunikasi dan kurang koordinasi. Semoga segera ada titik temu demi kelancaran pemerintahan,” imbuhnya penuh harap.
Terpisah, Ketua DPD Nasdem Kuningan H Chartam Sulaiman ST MM, ikut merasa prihatin melihat retaknya hubungan kedua pemimpin Kabupaten Kuningan tersebut. Menurutnya, perbedaan pendapat diantara pemimpin atau antara bupati dan wakil bupati merupakan fenomena yang wajar terjadi, sebagai wujud dinamika sosial politik.
“Perbedaan tersebut bahkan bisa menjadi pemicu munculnya gagasan-gagasan dan program-program pembangunan yang benar-benar progresif. Karena dengan adanya perbedaan pendapat, program pembangunan yang diluncurkan telah melewati pertimbangan yang lebih matang. Namun, perbedaan pendapat tersebut diharapkan tidak berujung pada keretakan hubungan antara kedua pimpinan tersebut, apalagi berbuntut pada perpecahan,” kata Chartam.
Karena itu, lanjut Chartam, sebagai partai yang turut mengusung pasangan Acep Purnama-M Ridho Suganda pada Pilkada 2019, jika diperkenankan, Nasdem ingin mempertemukan kedua pucuk pimpinan Kabupaten Kuningan tersebut.
“Saya ingin ngajak ngopi kepada Pak Bupati dan Pak Wabup di rumah saya di Cimahi. Kebetulan saya masih punya banyak persediaan Kopi Sidikalang Medan. Pokoknya, enak pisan,” ujar pengusaha tower BTS asal Kuningan yang besar di Medan ini.
Lebih jauh, ia berharap agar ketidakharmonisan itu tidak berlangsung lebih lama. Karena menurutnya, agama juga mengajarkan kepada semua agar saling diam itu tidak lebih dari tiga hari. Terlebih lagi saat ini masyarakat Kuningan, sebagaimana masyarakat lainnya, masih disibukkan oleh penanganan pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai.
“Berbagai permasalahan lain juga membutuhkan kekompakan dan kerja sama antara kedua pucuk pimpinan tersebut. Jika keretakan itu berlarut-larut, maka dikhawatirkan di kalangan para pejabat di bawah mereka, dan masyarakat umum, akan terbentuk polarisasi,” ujar Chartam.