“IMM Kuningan dengan tegas menolak dan sangat keberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang Pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dimana letak
moral pertanggungjawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?,” imbuhnya.
Menurut Irsyad, konsep pajak progresif, terlebih ke bidang Pendidikan, secara ideologis menganut paham liberalism absolut. Sehingga perlu ditinjau ulang, karena tidak sejalan
dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong royong dan kebersamaan.
“Hal ini juga dilontarkan oleh ayahanda Ketua Umum PP Muhammadiyah, jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” ujarnya.
Apabila pemerintah tidak sanggup untuk menolak rencana tersebut, masih kata Irsyad, maka PC IMM Kuningan akan berdiri di garda terdepan dan dengan tegas untuk menolak pelaksanaan proyek Geothermal Gunung Ciremai dan Penerapan PPN. Kabupaten ini, sebut Irsyad, sudah cukup dicap sebagai Kabupaten termiskin kedua se-Jawa Barat, jangan sampai hal itu diperburuk dengan pemangku kebijakan yang teledor dalam menentukan keputusan.
“Hidup bukan hanya hari ini saja, ada anak cucu generasi berikutnya yang berhak menikmati alam Kuningan, kebutuhan pokok dan pendidikan dengan seutuhnya,” pungkasnya. (muh)