KUNINGAN, RADAR KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan akan berupaya memperjuangkan nasib Tenaga Harian Lepas (THL) atau tenaga honorer di instansi pemerintahan.
Kendati demikian, tenaga honorer itu diminta untuk meningkatkan kompetensi agar tetap prima saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, Pemkab sedang berusaha mencari jalan terbaik bagi nasib tenaga honorer Kuningan.
"Untuk permasalahan tenaga honorer, kita pasti akan mencari jalan keluarnya seperti apa. Segala sesuatunya kan bisa dimusyawarahkan,” kata Sekda.
BACA JUGA:Ribuan Honorer Nakes Datangi Gedung Sate, Minta Diangkat ASN Tanpa Tes
BACA JUGA:Puluhan Tenaga Honorer Pemkab Kuningan Datangi Gedung Dewan
Meski begitu, Sekda tetap akan melihat dahulu peraturannya seperti apa. Katanya, ini bukan berarti pemerintah tidak pro kepada para tenaga honorer.
"Kita memahami peran serta mereka, kerja mereka untuk pelayanan kepada masyarakat. Namun Kuningan juga tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat," sebutnya.
Pihaknya akan berupaya mendorong kebijakan pusat ini untuk membantu memecahkan masalah yang ada di daerah.
"Saya juga berdiskusi dengan kawan-kawan pemerintahan di daerah lain, ternyata masalah tenaga honorer ini bukan hanya di Kabupaten Kuningan saja, tapi di seluruh daerah juga mengalaminya," ucap Dian.
BACA JUGA:Honorer K2 Ngadu ke DPRD
Pihaknya berharap, para tenaga honorer tetap bersabar, sebelum kebijakan penghapusan tenaga honorer ini dilakukan tahun depan, segala upaya akan dilakukan Pemda untuk memperhatikan nasib mereka.
"Kita terus ikhtiar, berupaya, mudah-mudahan ada jalan solusinya," jelasnya.
Sekda mengaku mendapat laporan dari BKPSDM terkait masalah yang dihadapi para tenaga honorer ini, dan intinya tidak ingin ada yang dirugikan pada masalah tersebut. (*)