UMK Kuningan Naik 100 Ribu, Diusulkan ke Gubernur

Selasa 29-11-2022,16:11 WIB

Reporter : Agus Sugiarto

Editor : Agus Sugiarto

Radarkuningan.com, KUNINGAN- Pemkab Kuningan sudah menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Besaran kenaikan UMK untuk tahun depan yakni sebesar Rp100 ribuan.

Kenaikan upah para pekerja itu berdasarkan keputusan sidang pleno antara pemerintah daerah bersama serikat pekerja maupun pihak pengusaha yang ada di Kabupaten Kuningan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kuningan, Elon Carlan mengatakan, dalam menetapkan UMK, pihaknya berpedoman terhadap peraturan yang ada. Yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Tapi berdasarkan hasil sidang pleno, akhirnya diputuskan mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. BACA JUGA:Fraksi PKB Soroti Defisit RAPBD 2023 “Sebelum mengambil keputusan kenaikan UMK, kami tetap mengacu pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Jadi kenaikannya tidak terlalu membebani pengusaha. Kenaikan UMK yakni sekitar Rp 100 ribu lebih, jadi totalnya dari UMK Rp 1,9 juta, sekarang menjadi Rp 2 juta,” kata Elon Carlan, Selasa 29 November 2022. Elon menerangkan jika kenaikan upah diputuskan berdasarkan sidang pleno bersama pihak terkait. Misalnya saja dari serikat pekerja, pengusaha, unsur akademisi, dan unsur pemerintahan. Jadi, tidak hanya keputusan sepihak instansinya atau Pemkab Kuningan saja. BACA JUGA:APBD 2023, Pemkab Kuningan Defisit 500 Miliar “Setelah ini ditetapkan, kami akan mengusulkan hasil pleno ini agar ditetapkan menjadi permanen. Jadi ini tidak akan berubah lagi nilainya, karena kita menggunakan rumus statistik dan tidak mengarang,” ungkap peraih gelar Doktor tersebut. Apakah ketetapan UMK ini akan betul-betul diterapkan oleh setiap perusahaan di Kuningan, Elon menegaskan, jika UMK hukumnya wajib dijalankan. Sehingga nanti akan dilakukan monitoring oleh pihak dinas bersama pihak terkait lainnya. BACA JUGA:Bantu Korban Gempa, Rumah Aspirasi Kirim Bantuan ke Cianjur “Sebelumnya kita akan sosialisasi dulu terkait hal itu, sambil menunggu ketetapan dulu dari Pak Gubernur Jawa Barat. Setelah itu kita lihat di tahun depan nanti, implementasi di lapangan seperti apa,” sebut Elon. Kalau ada aduan dari pegawai perusahaan akibat tidak dibayar sesuai dengan ketetapan UMK, akan dilakukan tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut. “Namun sanksi itu dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, kita hanya melaksanakan proses tahapan monitoring. Jika ada aduan, maka sebagai fasilitator dari serikat dan pengusaha maka akan disampaikan kepada pihak yang berwenang," tegas Elon. (*)

Tags : #umk kuningan #naik 100 ribu #gubernur jabar #elon carlan #disnakertrans kuningan

Kategori :

UMK Kuningan Naik 100 Ribu, Diusulkan ke Gubernur

Terkait

Milenial dan Gen Z Mantapkan Diri Dukung Pasangan ASIH di Pilgub Jabar

Dukung Program ASIH, Petani dan Nelayan di Jabar Siap Menangkan Syaikhu-Habibie

Ahmad Syaikhu Komitmen Beri Kemudahan Akses Pupuk Petani hingga Percepat Program Pompanisasi

Habib dan Ulama di Kabupaten Bogor Doakan Pasangan ASIH Jadi Pemimpin Jabar

Calon Gubernur Jabar Ahmad Syaikhu Siap Jalankan Wasiat Sunan Gunungjati

Terpopuler

Sebanyak 12 Rumah Sakit di Kuningan, Tangani Pasien DBD

Bukan Sembarang Murah, Inilah 3 HP dengan Skor AnTuTu 400 Ribuan yang Cocok untuk Main Mobile Legends

Cocok Untuk Si Kecil, Inilah 3 Rekomendasi Tempat Wisata Tema Fantasi di Bogor

Tanpa Bantuan APBD, FK PKBM Bertekad Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Kuningan

Laga Persija vs Persib Tidak Dipantau Pelatih Timnas Indonesia

Terkini

Bupati Kuningan Terpilih Temui Kaesang Pangarep, Ini yang Dibahas

Tanpa Bantuan APBD, FK PKBM Bertekad Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Kuningan

Pemain Persib Bandung Terluka Akibat Lemparan Penonton, Manajemen Malah Bilang Begini

Marc Klok Bilang 'Epos' di Kandang Persija Jakarta, Ini Maknanya

Bukan Sembarang Murah, Inilah 3 HP dengan Skor AnTuTu 400 Ribuan yang Cocok untuk Main Mobile Legends