BANDUNG, RADARKUNINGAN.COM - Sambil menikmati sarapan pagi bersama warga Kota Bandung, Ahmad Syaikhu menyerap aspirasi dari pengemudi ojek online (Ojol), lahan parkir, sampah hingga banjir.
Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu menampung aspirasi dari segenap elemen masyarakat Kota Bandung.
Salah satunya keluhan dari para pengemudi ojek online yang meminta kesejahteraannya diperhatikan.
Aspirasi tersebut diserap Ahmad Syaikhu saat menikmati sarapan bersama masyarakat Kota Bandung di Sekretariat Bersama (Sekber) Jabar ASIH, Jalan Diponegoro nomor 21, Rabu 6 November 2024.
BACA JUGA:Asnawi Minta Dipanggil ke Timnas Indonesia, Ini Jawaban PSSI
BACA JUGA:Bersama Perempuan Jabar ASIH, Ahmad Syaikhu Ajak Warga Kota Bandung Sarapan Bareng
"Tadi kita juga banyak ngobrol-ngobrol dengan warga Bandung terkait dengan masalah apa yang dihadapi. Dari sisi para pengemudi ojek online, mereka juga tentu sangat berharap agar kesejahteraan mereka itu bisa lebih baik," ucap Syaikhu.
Ahmad Syaikhu yang berpasangan dengan Ilham Habibie (Pasangan ASIH) ini mengatakan, para pengemudi ojol ini meminta agar pemerintah mengatur tarif layanan yang selama ini ditentukan aplikator.
"Tentu dengan lebih baik mereka berharap kalau bisa potongan dari providernya bisa diperkecil itu harapan-harapan yang disampaikan kepada saya," ungkapnya.
Bukan hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan terkait dengan minimnya lahan parkir di Kota Bandung.
BACA JUGA:Ahmad Syaikhu Bertemu Pengusaha, Bahas Pengembangan Pariwisata di Jawa Barat
BACA JUGA:Ini Jawaban Mantan Pj Bupati Kuningan, dari Tunda Bayar, Festival Durian sampai Open Bidding Sekda
"Mereka ada yang mengeluhkan beberapa hal terkait dengan infrastruktur seperti tadi banyak mobil-mobil yang parkir di trotoar sehingga menganggu kelancaran dan bahaya bagi para pengendara," imbuhnya.
Terkait dengan masalah sampah dan banjir, kata Syaikhu, bahwa persoalan tersebut perlu diatasi dengan langkah kolaborasi antara pemerintah provinsi dan daerah.
"Kalau kita melihat persoalan banjir ini satu sisi kan ada dampak dari sampah, sampah yang engga terkendali. Jadi penataan ini tentu harus bersama-sama antara pemerintah kota/kabupaten dan provinsi karena tentu wilayah-wilayah banjir ada di kabupaten," katanya.