"Ini penting demi menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum sekaligus memastikan integritas lembaga DPRD," tegas Nuzul.
Diketahui, dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam proyek MBG menjadi salah satu tuntutan yang diangkat mahasiswa Kuningan dalam aksi demonstrasi.
BACA JUGA:Pecahan Uang Palsu Rp20 Ribu Beredar di Kuningan, Pelaku Oknum ASN
Mereka menilai adanya potensi konflik kepentingan jika wakil rakyat ikut terlibat dalam proyek yang menggunakan anggaran negara.
Terkait tuntutan mahasiswa, Nuzul membedakan antara isu nasional dan isu lokal.
Untuk isu nasional, seperti tuntutan penghapusan tunjangan perumahan DPR RI, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga sorotan terhadap kinerja DPR RI, pihaknya telah menindaklanjuti dengan surat resmi yang dikirimkan ke DPR RI.
Sedangkan isu lokal yang akan dibahas bersama mahasiswa dalam audiensi meliputi polemik program Kuningan Ca’ang, proses open bidding Sekda yang dinilai pemborosan, persoalan perkebunan kelapa sawit, hingga dugaan keterlibatan anggota dewan dalam bisnis MBG.
"Khusus isu lokal, kami sudah mengundang pihak-pihak terkait. Untuk open bidding, sudah kita surati pihak berwenang," sebut Nuzul.
Begitu juga soal kasus PJU (program Kuningan Ca’ang), hal tersebut sudah lunas dibayarkan, sehingga kini menjadi ranah aparat penegak hukum.
"Sedangkan terkait MBG, saya secara formal belum menemukan bukti ada anggota dewan yang terlibat langsung. Meski begitu, saya sudah menghimbau secara normatif agar seluruh anggota tidak terlibat dalam kegiatan yang bersumber dari APBN maupun APBD," tegasnya.
Menurut Nuzul, tudingan keterlibatan keluarga anggota dewan dalam usaha tertentu tidak bisa serta-merta dijadikan dasar pelanggaran.
Karena menurutnya, setiap warga negara termasuk pasangan maupun kerabat pejabat, memiliki hak asasi untuk berusaha.
"Yang dilarang itu jelas, apabila pejabatnya sendiri yang secara formal mengelola," ucapnya.