Di titik inilah ketegasan pemerintah diuji. U Kusmana menegaskan bahwa MBG adalah program strategis nasional yang menyangkut keselamatan publik, sehingga tidak boleh dijalankan setengah hati.
Sorotan tajam diarahkan ke persoalan limbah dapur. Beberapa SPPG dinilai mengabaikan sistem pengelolaan air limbah, kondisi yang dapat memicu pencemaran lingkungan.
SPPG Kadugede menjadi contoh nyata. Lokasinya yang berdekatan dengan area persawahan membuat potensi dampak kian serius.
BACA JUGA:Gaji Honorer Kuningan Turun Usai Diangkat jadi PPPK Paruh Waktu, Kok Bisa?
BACA JUGA:Momen Istimewa: Presiden Prabowo Panggil Nama Bupati Dian, Sekolah Rakyat Kuningan Disiapkan
“Kalau limbah dibuang sembarangan, sawah bisa tercemar. Ini bukan soal dapur saja, tapi soal ketahanan pangan,” ungkap U Kusmana.
Satgas pun langsung menginstruksikan pembangunan IPAL sesuai standar kesehatan lingkungan. Tidak ada toleransi waktu. Pengurusan PBG wajib mulai diproses bulan ini.
Pemerintah daerah menegaskan tidak akan mempersulit, namun ketidakpatuhan juga tidak akan dibiarkan. Medical check up pekerja, izin bangunan, hingga sistem sanitasi menjadi syarat mutlak.
Pesan yang disampaikan Satgas jelas: SPPG yang abai lebih baik berhenti daripada membahayakan.
BACA JUGA:Bisnis Masuk Kawasan Konservasi, KDM Semprot Pengelola TNGC Gunung Ciremai
BACA JUGA:Aneh Tapi Nyata! Saat Honorer Upah Rp1,5 Juta, Dilantik Jadi PPPK Turun Jadi Rp1 Juta
Sidak ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur MBG di Kuningan. Program makan bergizi gratis tidak boleh berubah menjadi sumber masalah baru.
Jika kualitas, kesehatan, dan lingkungan diabaikan, maka sanksi—termasuk penutupan—bukan lagi ancaman, melainkan keniscayaan. (*)