MAJALENGKA, RADARKUNINGAN.COM - Sekolah rakyat yang bakal dibangun di Kabupaten Majalengka, bakal menempati lahan seluas 7 hektare.
Program Sekolah Rakyat merupakan agenda Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi 166 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Majalengka.
Pembangunan sekolah tersebut dijadwalkan dimulai dengan kegiatan groundbreaking pada Februari 2026 melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Bupati Majalengka Drs H Eman Suherman MM menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare yang telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sekolah tersebut diproyeksikan menampung hingga 100 siswa.
Untuk memastikan pelaksanakan rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut, Bupati Eman melakukan peninjauan di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpeureum, Kamis 22 Januari 2026.
BACA JUGA:Segini Besaran Gaji yang Diterima Pegawai SPPG Sindang 2 Indramayu
BACA JUGA:Berapa Bayar Zakat Fitrah Tahun 2026? Ini Kata Baznas Majalengka
Peninjauan dilakukan guna memastikan finalisasi kesiapan lahan dan aksesibilitas sebelum memasuki tahap konstruksi.
"Pemerintah daerah mengapresiasi perhatian Presiden terhadap sektor pendidikan di Majalengka. Pembangunan Sekolah Rakyat ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp6,5 miliar,” kata Eman saat peninjauan yang didampingi sejumlah kepala OPD.
Salah satu fokus peninjauan adalah pengaturan akses kendaraan berat selama proses pembangunan. Untuk meminimalkan dampak sosial dan mencegah kerusakan jalan lingkungan, Pemkab Majalengka memutuskan membuka jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter.
"Pemerintah daerah akan menyewa lahan milik warga selama satu tahun untuk dijadikan akses jalan dari arah SPBU. Pembiayaan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional,” ujarnya.
Eman juga mengungkapkan, Majalengka berpeluang mendapatkan program lanjutan berupa Sekolah Terpadu (SD-SMP-SMA) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dan kebutuhan lahan sekitar 30 hektare.
BACA JUGA:Terjadi Selisih Debit Air Cukup Besar ke Indramayu, Warga Cikalahang Curiga Ada Permainan
BACA JUGA:Isu Sentralisasi Penyuluh Mencuat, Diskatan Kuningan Buka Suara
"Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kepercayaan pemerintah pusat. Karena itu, sinergi antar-OPD, khususnya dalam perizinan dan administrasi, harus berjalan optimal,” katanya.