KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Dengan berbagai program yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, bertekad bebas dari utang pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Tidak seperti pemimpin daerah lain, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi bersama pasangannya, mengawali pemerintahan dalam kondisi keuangan daerah yang tidak ideal.
Saat disumpah jabatan menjadi Bupati Kuningan, dirinya menjalankan roda pemerintahan dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Namun berkat beberapa program yang dijalankan, perlahan keuangan Pemkab Kuningan mulai mengalami perbaikan.
Bupati Dian menegaskan komitmen untuk membangun Kuningan melalui program-program yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat, meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran.
BACA JUGA:SK Bupati Kuningan soal Tunjangan DPRD Tuai Sorotan, Ketua LSM Frontal Bilang Begini
Hal itu disampaikan Dian saat bertemu sejumlah awak media di Desa Gandasoli, Kramatmulya, Selasa 10 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan perjalanan berat pemerintah daerah dalam menata kembali kondisi keuangan Kuningan yang sempat berada pada posisi defisit.
Kepemimpinan Bupati Dian dimulai dari kondisi yang berbeda dibandingkan daerah lain.
Jika sebagian daerah memulai pembangunan dengan anggaran stabil atau bahkan surplus, Kuningan justru memulai dari posisi minus.
"Ketika saya memimpin, kita tidak diawali dari nol, apalagi surplus. Kita start dari kondisi minus dan tertinggal," ucap Bupati Dian mengawali pidatonya.
BACA JUGA:Bangunan Liar di Jalur Majalengka-Kadipaten Ditertibkan
Beberapa program yang dilakukan bersama jajarannya, sambung Dian, terbukti berhasil membawa perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Tapi berkat dukungan semua pihak, termasuk teman-teman SKPD, kita melakukan penghematan besar-besaran. Alhamdulillah, gagal bayar bisa kita tuntaskan kurang dari satu tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, langkah penghematan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, pengurangan kegiatan seremonial, sampai penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.