Carlan pun meminta semua pihak, termasuk kalangan mahasiswa dan masyarakat, untuk memberikan ruang agar proses ini dapat diselesaikan secara optimal.
Ia mengakui, kritik yang disampaikan—termasuk dari mahasiswa—merupakan bagian penting dari kontrol sosial.
“Masukan dan kritik tentu kami hargai. Tapi akan lebih baik jika disampaikan dengan pemahaman yang utuh terhadap hasil audit,” imbuhnya.
Terkait isu yang sempat beredar, Carlan juga menegaskan bahwa tidak ada pembahasan khusus atau negosiasi terkait angka TGR di DPRD.
BACA JUGA:Nyalip di Turunan, Fortuner Terjun: Satu Nyawa Melayang di Jalintim Japara
BACA JUGA:Buper Singkup Mulai Dilirik, Disporapar Kuningan Kirim Kepala UPTD Cek Potensi Besar Batu Lamar
Kehadiran Disdikbud bersama sejumlah SKPD di gedung legislatif tersebut murni dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.
Ia memastikan, agenda rapat fokus pada evaluasi kinerja, termasuk upaya peningkatan kualitas pendidikan seperti rata-rata lama sekolah di Kuningan.
Dengan progres yang telah dicapai, publik kini menanti konsistensi langkah lanjutan.
Sisa kewajiban yang masih cukup besar menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan agar persoalan TGR tidak berlarut-larut. (*)