Mereka menilai sebagian anggaran desa terserap sehingga menghambat pembangunan, terutama di wilayah pedesaan yang masih bergantung pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Selain meminta pembangunan infrastruktur desa dipercepat, mahasiswa juga menuntut proses rekrutmen karyawan koperasi KDMP dilakukan secara profesional dengan mengutamakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.
Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak pemerintah tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax.
Menurut mereka, kebijakan tersebut akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.
BACA JUGA:Tinjau Fasilitas Operasional di Kupang, Komut Pertamina Soroti Ketahanan Energi Nasional
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi terkait perlindungan lingkungan hidup.
Mereka meminta pemerintah lebih serius menjaga kelestarian hutan, menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, serta memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan lingkungan di Papua.
Di bidang penegakan hukum, massa aksi mendesak pemerintah bersama DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian hingga seluruh rangkaian penyampaian aspirasi selesai.
Para mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)