KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM– Penantian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akhirnya terwujud.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat resmi memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, setelah pada tahun sebelumnya Kuningan hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Bandung, Kamis (25/6/2026).
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, kepada Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar.
BACA JUGA:Setahun Berbenah, Kuningan Sukses Rebut Kembali Opini WTP dari BPK RI
Kembalinya opini WTP menjadi bukti bahwa berbagai langkah pembenahan tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah daerah selama setahun terakhir membuahkan hasil.
Beragam evaluasi, penyempurnaan administrasi, hingga tindak lanjut atas rekomendasi BPK berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah tidak larut dalam euforia atas keberhasilan tersebut.
Menurutnya, opini WTP bukanlah penghargaan yang boleh membuat pemerintah berpuas diri, melainkan standar tata kelola keuangan yang memang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah.
BACA JUGA:Yamaha Y-Squad Cirebon Area Hadirkan Ruang Kolaborasi Rider Melalui Cirebon Area Night Party
"Keberhasilan ini bukan hasil kerja individu, tetapi buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Semua pihak memiliki kontribusi dalam melakukan pembenahan sepanjang tahun 2025, meskipun satu tahun bukan pekerjaan mudah," paparnya.
Dibutuhkan komitmen kuat, koordinasi lintas perangkat daerah, serta konsistensi dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Ia bahkan mencontohkan ada daerah lain yang membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali memperoleh opini WTP.