LPM Jadi Motor Desa, Bupati Dian Kantongi Penghargaan Nasional

BANDUNG, RADARKUNINGAN.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat mendapat apresiasi nasional.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) RI.

Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan dan kerja sama Pemkab Kuningan dengan LPM di tingkat desa dan kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan.

Penghargaan diserahkan Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Dolli Kurnia Tandjung dalam rangkaian HUT ke-26 LPM RI, pengukuhan Pengurus DPP LPM RI periode 2026–2031, dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

BACA JUGA:Kapolres Kuningan Sambangi KSPSI AGN, Bahas Sinergi dan Kesejahteraan Buruh

BACA JUGA:Jangan Asal Service! Ini Hal-Hal yang Wajib Diketahui Pengendara Wanita agar Motor Tetap Prima

Bupati Dian hadir didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Rangga Apriatna.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya keberadaan LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa dan kelurahan.

Menurut Dedi, LPM tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Lembaga tersebut harus mampu menjadi penggerak masyarakat dalam menjaga kekuatan sosial, budaya, karakter, serta semangat gotong royong.

Ia menilai tantangan desa saat ini semakin berat karena pekerjaan administrasi pemerintahan yang kian kompleks. Kepala desa, perangkat desa, maupun LPM jangan sampai lebih banyak tersita waktunya untuk urusan administratif dibandingkan menggerakkan masyarakat.

BACA JUGA:Bupati Kuningan Resmikan Kampung Tanggap Bencana di Sangkanerang

BACA JUGA:Pemkab dan Polres Kuningan Gelar Nobar Final Piala Presiden 2026 di Kuningan

“Desa harus tetap menjadi wilayah yang bertumpu pada kekuatan budaya dan gotong royong. Pemimpinnya harus hadir untuk menggerakkan masyarakat, bukan hanya mengurus administrasi,” ujar Dedi.

Dedi juga mengingatkan bahwa LPM memiliki sejarah panjang. Sebelum dikenal sebagai LPM, lembaga tersebut merupakan LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Sumber: