Menurut dia, skema tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan desa pada 2027 hingga 2028.
Peluang tersebut juga dikaitkan dengan arah kebijakan Jabar Istimewa yang membawa semangat pembangunan melalui konsep Desa Diurus, Kota Ditata.
Toto mengatakan, sejumlah desa di Jawa Barat mulai menjalani proses verifikasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat terkait berbagai usulan pembangunan.
Beberapa program yang berpotensi mendapatkan dorongan melalui aspirasi tersebut antara lain rumah tidak layak huni (rutilahu), penerangan jalan umum (PJU), jalan lingkungan, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
"Sudah ada beberapa desa yang diverifikasi Bappeda Provinsi. Ada aspirasi untuk bantuan desa seperti rutilahu, PJU, jalan lingkungan dan lainnya,” katanya.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat Desa Linggarjati untuk pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan lainnya diharapkan dapat segera dipetakan dan dimasukkan ke dalam mekanisme perencanaan.
Pengawalan sejak tingkat desa hingga pembahasan anggaran menjadi bagian penting agar usulan tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan APBD Provinsi Jawa Barat. (*)