DPRD Jabar Dorong Aspirasi Desa Linggarjati Masuk APBD

Selasa 08-09-2026,13:24 WIB
Reporter : Agus Sugiarto
Editor : Asep Kurnia

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm APt, mendorong agar aspirasi pembangunan masyarakat Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, masuk dalam sistem perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Dorongan itu disampaikan saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Linggarjati, Senin 7 September 2026.

Sejumlah kebutuhan masyarakat menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan hingga persoalan pengelolaan sampah. 

Aspirasi tersebut dinilai membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, termasuk kemungkinan intervensi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA:Yamaha Grand Filano Run The City Hadir di Batukaras, Padukan Semangat Running dengan Lifestyle Pesisir

BACA JUGA:Rayakan Hari Pelanggan Nasional Bersama Yamaha, Hadirkan Kejutan Bentuk Apresiasi

Aspirasi Desa Linggarjati Harus Masuk Sistem Perencanaan

Toto mengatakan, kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat tidak cukup hanya menjadi aspirasi. 

Usulan tersebut perlu ditempatkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah agar memiliki peluang untuk direalisasikan.

Menurut dia, DPRD mempunyai peran untuk mengawal kebutuhan daerah setelah usulan pembangunan masuk dalam sistem perencanaan pemerintah.

"Pendapatan disampaikan kepada dewan dan dirumuskan untuk menjadi APBD. Di situ saya kawal anggaran untuk Kuningan. Namun, usulan dari desa harus diinput terlebih dahulu melalui SIPD Provinsi,” katanya.

BACA JUGA:Rekonstruksi Kasus Pembuangan Bayi di Kuningan, Tersangka Peragakan 45 Adegan

BACA JUGA:Jaga Warga dari Abu Vulkanik, Polres Kuningan Bagikan Masker Gratis

Ia menjelaskan, proses pengusulan pembangunan dimulai dari tingkat desa melalui Musrenbang Desa. Hasil pembahasan tersebut kemudian masuk ke RKPD Kabupaten sebelum berlanjut ke tahapan Musrenbang Provinsi.

Karena itu, pemerintah desa bersama masyarakat perlu memastikan kebutuhan yang dianggap paling penting sudah tercatat dalam sistem perencanaan. 

Kategori :