"Demonstrasi yang menolak program MBG berpotensi merugikan anak-anak, khususnya siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi," ujar Budi.
Bagi kelompok pendukung, keberlanjutan program menjadi hal yang perlu diperhatikan agar anak-anak yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi tetap memperoleh manfaatnya.
Budi juga menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam program MBG bersifat sukarela. Karena itu, pihak yang memiliki keberatan terhadap kebijakan tersebut disarankan menggunakan mekanisme yang berlaku atau menempuh jalur hukum.
Ia menyebut pengujian kebijakan dapat diajukan kepada lembaga berwenang di tingkat pusat. Menurutnya, langkah tersebut bisa ditempuh tanpa mengganggu ketertiban umum.
Aparat Gabungan Amankan Dua Aksi
Dua aksi dengan pandangan berseberangan itu berlangsung di kawasan Pendopo Kabupaten Kuningan pada waktu yang sama. Perbedaan sikap mengenai program MBG menjadi pokok aspirasi yang disampaikan masing-masing kelompok.
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan disiagakan di lokasi.
Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung tertib dan damai.
Hingga aksi berakhir, situasi di depan Pendopo Kabupaten Kuningan terpantau aman dan kondusif. Kedua kelompok tetap menyampaikan aspirasi sesuai pandangan masing-masing tanpa mengganggu ketertiban umum.
Perbedaan tuntutan tersebut memperlihatkan dua sikap terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Kuningan: LSM Frontal meminta audit dan evaluasi operasional dapur SPPG, sedangkan kelompok pendukung menginginkan program tetap berjalan demi mendukung pemenuhan gizi anak-anak. (*)