KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Pemerintah Kabupaten Kuningan masih mengkaji kemampuan anggaran untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menegaskan keputusan pembiayaan belum dapat ditetapkan sebelum pemerintah daerah menerima petunjuk teknis (juknis) dan data kebutuhan pegawai.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena jumlah PPPK paruh waktu yang harus dibiayai cukup besar. Pemkab Kuningan perlu memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga sehingga pembiayaan pegawai tidak mengurangi ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Pernyataan itu disampaikan Dian seusai menghadiri survei akreditasi RSUD Linggajati oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), Senin (9/11/2026).
BACA JUGA:Mantap! Atlet Kick Boxing Kuningan Tembus Final Porprov 2026
BACA JUGA:Peparda Jabar 2026, NPCI Kuningan Targetkan 9 Medali Emas
Dian menyambut baik adanya kejelasan status kepegawaian bagi PPPK paruh waktu. Namun, pemerintah daerah tetap harus melakukan perhitungan secara cermat sebelum menentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan.
"Kita lihat kebutuhannya berapa, apakah kita bisa tanggung atau tidak," tegas Dian.
Menurutnya, pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengetahui jumlah pegawai yang membutuhkan pembiayaan. Hasil perhitungan tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kemampuan APBD Kabupaten Kuningan.
Pembiayaan PPPK Paruh Waktu Dibebankan ke APBD
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, H. Deden Kurniawan Sopandi, menjelaskan bahwa pembiayaan PPPK paruh waktu pada prinsipnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA:Polres Kuningan Bangun Sumur Bor, Warga Cimuda Kini Berharap Air Bersih
BACA JUGA:CPNS 2026 Resmi Dibuka November, Mensesneg Minta Pelamar Bersiap
Skema ini berbeda dengan pembiayaan PPPK penuh waktu yang sebelumnya memperoleh dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) khusus.
Untuk PPPK paruh waktu, saat ini belum disertai alokasi DAU khusus sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan pembiayaannya melalui APBD.