"Kalau dulu PPPK penuh waktu ada DAU khusus. Nah, untuk PPPK paruh waktu, otomatis APBD," jelas Deden.
Meski demikian, BPKAD belum bisa memastikan besaran anggaran yang harus disediakan. Perhitungan masih menunggu data formasi dan jumlah kebutuhan tenaga dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Data tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang jelas dalam menghitung kebutuhan belanja pegawai.
Bupati Minta PPPK Paruh Waktu Tingkatkan Kinerja
Di tengah proses pembahasan anggaran, Bupati Dian juga mengingatkan para PPPK paruh waktu agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab setelah memperoleh kejelasan status kepegawaian.
Ia meminta peningkatan status tersebut diikuti dengan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Yang pasti saya minta mereka harus lebih bertanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bekerja maksimal," pungkasnya.
Hingga kini, kepastian anggaran PPPK paruh waktu di Kabupaten Kuningan masih menunggu petunjuk teknis, data kebutuhan pegawai dari BKPSDM, serta hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah. (*)