Burhanuddin menjelaskan, angka tersebut masih berupa keterangan awal dari pihak pengelola. Pemerintah daerah masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Dari hasil pemantauan sementara, tim menemukan sekitar dua titik bangunan yang menjadi perhatian. Kedua titik tersebut telah dikenai tindakan penyegelan sementara.
Melalui pengawasan ini, PUTR menegaskan bahwa pengembangan investasi di Kabupaten Kuningan harus tetap mengikuti ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
Para investor diminta memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum maupun selama kegiatan pembangunan berlangsung.
“Dinas PUTR mengimbau para investor yang akan mengembangkan usaha di Kabupaten Kuningan agar memastikan seluruh persyaratan perizinan dipenuhi, mulai dari PBG, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, kajian lalu lintas, hingga perizinan operasional lainnya,” ungkapnya.
Satpol PP Larang Aktivitas di Bagian Bangunan yang Disegel
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Kuningan, Alex Dolfianza, menjelaskan bahwa penyegelan merupakan bentuk penghentian sementara aktivitas pada bagian bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG.
Selama status penyegelan masih berlaku, pengelola tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pembangunan maupun kegiatan lainnya pada bagian bangunan yang telah disegel.
Satpol PP juga akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui tahapan pembinaan. Pihak pengelola dijadwalkan menjalani proses pembinaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki.
Pengelola Siap Ikuti Arahan Pemkab
Di pihak pengelola, perwakilan wahana playground anak, Jimmy, menyampaikan apresiasi atas kunjungan sekaligus teguran dari tim pemerintah daerah.
Ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan mengikuti seluruh ketentuan yang disampaikan pemerintah, termasuk memperbaiki hal-hal yang dinilai belum sesuai serta memenuhi kewajiban perizinan.
“Kami selaku perwakilan dari pengelola wahana ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan teguran yang diberikan. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mengikuti seluruh aturan serta arahan yang ada, baik hal-hal yang harus kami perbaiki maupun kewajiban yang harus kami laksanakan,” ungkap Jimmy.
Pemkab Kuningan berharap kepatuhan terhadap perizinan dapat berjalan seiring dengan perkembangan investasi. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berkembang dengan tetap memberikan kepastian hukum dan mengikuti ketentuan pembangunan yang berlaku. (*)