Di sisi lain, Ketua Gapensi Kuningan terpilih, H Hilwan Arief menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap kontraktor lokal.
Menurutnya, pengusaha jasa konstruksi daerah membutuhkan kesempatan yang proporsional untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sendiri.
"Ketua Gapensi Jawa Barat tadi sudah menyampaikan, pekerjaan dengan nilai Rp2 miliar sampai Rp2,5 miliar ke bawah wajib melibatkan orang lokal. Kami berharap ketentuan itu bisa menjadi acuan pemerintah daerah," ungkapnya.
Menurutnya, keterlibatan kontraktor lokal bukan semata-mata menyangkut keberlangsungan usaha, melainkan juga berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi daerah.
BACA JUGA:Cara Daftar KUR BRI 2026 Online, Cek Syarat Pinjaman Rp500 Juta dan Bunga Mulai 3 Persen
BACA JUGA:Gabungan Ormas Peduli Kuningan Desak Kejari Buka Penanganan Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Sebab ketika proyek konstruksi lebih banyak dikerjakan perusahaan dari luar daerah, potensi perputaran ekonomi dan penerimaan daerah dikhawatirkan tidak terserap secara optimal di Kabupaten Kuningan.
"Kalau proyek dikerjakan perusahaan dari luar, NPWP itu juga di luar, itu yang menjadi persoalan. Kami berharap pekerjaan yang ada bisa lebih banyak melibatkan pengusaha lokal, sehingga manfaat ekonominya juga dirasakan daerah," tegasnya.
Meski demikian, Hilwan menegaskan pihaknya tidak bermaksud membatasi peluang perusahaan dari luar daerah untuk mengikuti pekerjaan konstruksi di Kuningan.
Pelaksanaan pengadaan tetap harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, dengan memberikan ruang yang adil bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan. (*)