Bupati Kuningan Akui Keuangan Daerah Tidak Sehat, Ini Langkah yang Bakal Dilakukan
Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar secara terbuka mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak berada dalam situasi ideal, Rabu (15/10).-Pemkab Kuningan-
KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Bupati KUNINGAN, Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, menyebutkan jika keuangan pemerintah daerah dalam kondisi tidak sehat.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Dian di hadapan anggota DPRD Kuningan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Rabu 15 Oktober 2025.
Dengan kondisi keuangan yang tidak bagus ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan dituntut untuk melakukan efisiensi anggaran.
Karena pada tahun anggaran 2026 mendatang, Pemkab Kuningan dipastikan menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.
Keterbatasan ruang fiskal akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja, membuat Pemkab Kuningan harus mengambil langkah tegas.
BACA JUGA:Polresta Cirebon Permudah Pekerja Urus SIM, Begini Caranya
Adapun langkah yang harus dilakukan, berhemat dan memusatkan anggaran pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
Bupati Kuningan secara terbuka menegaskan, pentingnya langkah efisiensi dan pengetatan anggaran di seluruh perangkat daerah.
"Situasi fiskal kita sedang tidak sehat. Begitu banyak kewajiban yang harus dipenuhi, sementara ruang fiskal untuk bergerak kian sempit. Karena itu, kita tidak dalam posisi berangan-angan, melainkan dalam keharusan untuk berhemat dan memprioritaskan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Dian juga memaparkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2026.
BACA JUGA:Patrick Kluivert Dipecat, Ini Kata-Kata Ketua Umum PSSI
Ia menegaskan, penyusunan anggaran tahun depan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian fiskal, untuk mencegah terulangnya masalah keterlambatan pembayaran maupun gagal bayar yang sempat membayangi keuangan daerah beberapa tahun terakhir.
"RAPBD 2026 ini adalah cerminan kesadaran kolektif kita untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Kami meneguhkan komitmen agar tidak terjadi lagi keterlambatan kewajiban, dengan menata perencanaan anggaran secara lebih hati-hati, realistis, dan berbasis data," jelasnya.
Rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan RPJMD 2025–2029 sebagai acuan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh).
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
