Pencabutan Moratorium oleh Pemkab Kuningan Menuai Reaksi, Ini Kata Pemerhati

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Pencabutan moratorium oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KUNINGAN, menuai reaksi beragam dari beberapa kalangan.

Pemkab Kuningan resmi mencabut moratorium pembangunan kawasan permukiman bersubsidi di Kecamatan Cigugur dan Kecamatan Kuningan.

Kebijakan ini ditetapkan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar, setelah moratorium diberlakukan sejak 2022 oleh bupati sebelumnya demi menjaga kelestarian lingkungan kawasan lereng barat.

Namun kebijakan pencabutan moratorium tersebut, memunculkan reaksi beragam dari masyarakat dan pemerhati lingkungan. 

Sebelumnya, moratorium diberlakukan untuk menjaga identitas Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi.

BACA JUGA:Kader PKK Kuningan Raih Apresiasi Tertinggi di Bandung

BACA JUGA:Anti Bingung Isi Waktu Luang Liburan Akhir Pekan Bareng Keluarga, Yamaha Grebek Pasar Rame Sukses di Tiga Kota

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Kebijakan Publik, Sujarwo memastikan, bahwa keputusan ini bukan langkah instan dan tidak berdasarkan kepentingan sesaat.

"Saya tidak yakin pencabutan moratorium ini didasari kepentingan sesat dan sesaat, mengingat kajiannya sudah dilakukan sejak lama,” tegas Sujarwo, Rabu 19 November 2025.

Dirinya juga menyatakan, bahwa tidak ada daerah lain yang menerapkan moratorium serupa, dan potensi kerusakan lingkungan tetap dapat dikendalikan melalui pengaturan luasan kawasan pembangunan yang sebelumnya sudah diatur.

Ia menilai, pencabutan ini justru sejalan dengan program nasional pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kabupaten Kuningan sedang menata sumber PAD. Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menunjukkan bahwa Kuningan ramah investasi,” katanya.

BACA JUGA:Persib Bandung Hadapi 6 Laga Penting Tanpa Dua Pilar Muda Andalan

BACA JUGA:2 Lulusan Terbaik Uniku Dapat Penghargaan, Diberangkatkan Umrah, Lainnya Diterima Kerja

Sumber: