Banggar DPRD Kuningan: Jangan Harap Optimalisasi PAD Bisa Tercapai
Juru bicara Banggar H Jajang Jana, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan harus melakukan pembenahan serius agar anggaran tahun 2026 mampu menjawab persoalan daerah.-Istimewa-Radar Kuningan
KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten KUNINGAN, menyoroti ego sektoral yang terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Juru Bicara Banggar DPRD Kuningan, H Jajang Jana, ego yang terjadi khususnya di OPD pengelola pendapatan daerah, bisa mempengaruhi terhadap PAD.
H Jajang menilai, jika ego masing-masing OPD tidak secepatkan berubah, maka jangan harap pendapatan asli daerah (PAD) Kuningan optimal.
Kondisi tersebut dijelaskan H Jajang saat memberikan kritik dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kuningan).
"Kalau ego sektoral masih terjadi, jangan harap optimalisasi PAD bisa tercapai,” tegas H Jajang, Minggu 30 November 2025 dikutip dari Harian Radar Cirebon.
BACA JUGA:Banggar DPRD Kritisi Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran di Kuningan
H Jajang menegaskan, bahwa pemerintah daerah harus melakukan pembenahan serius agar APBD Tahun 2026, tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan daerah.
Dalam penyampaiannya, Jajang menekankan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menetapkan indikator dan kriteria pemberian hibah maupun bantuan sosial (bansos).
"Bansos harus tepat sasaran dan akuntabel. Kita tidak ingin muncul lagi potensi penyimpangan atau ketidakadilan dalam penyalurannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya ego sektoral di sejumlah OPD pengelola pendapatan daerah. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus mengedepankan sinergi untuk mengoptimalkan PAD.
Banggar juga mendesak OPD yang menangani isu-isu strategis seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi untuk memperjelas arah program.
BACA JUGA:Kebakaran Toko Material di Lebakwangi, Butuh 3 Jam Damkar Kuningan Padamkan Api
Jajang menilai rincian belanja pada beberapa OPD masih terlalu umum dan belum menunjukkan keberpihakan secara jelas kepada kelompok sasaran.
"Setiap rupiah harus berdampak. Penajaman program adalah kunci agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga memberi hasil nyata,” katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
