Plt Camat Cidahu Minta Inspektorat Audit Pemdes Cihideung Hilir
Ribuan warga Desa Cihideung Hilir turun ke jalan. Salah satu tuntutan mereka meminta kuwu turun dari jabatannya.-Tangkapan Layar Video-
Setiap dugaan pelanggaran perlu diawali investigasi dan audit, bukan langsung pada penilaian sepihak.
"Kepala desa bekerja berdasarkan legalitas formal. Kalau ada dugaan, harus ada audit, harus ada penyelidikan. Tidak bisa langsung menjustifikasi," ujarnya.
Deni mengungkapkan, sejak Oktober 2025, pemerintah kecamatan telah melakukan berbagai langkah pembinaan, mulai dari fasilitasi, mediasi, pendampingan, monitoring hingga evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya pengelolaan ADD dan Dana Desa.
BACA JUGA:Nyaris Ambruk, Perbaikan Jembatan Cijemit Ditarget Sebelum Lebaran
"Kami sudah mengingatkan dan me-warning kepala desa agar memiliki itikad baik memperbaiki kinerja, terutama tata kelola keuangan," ungkapnya.
Ia juga memastikan pelayanan publik di Desa Cihideung Hilir tetap berjalan normal.
Pemerintah Kecamatan Cidahu tidak membenarkan adanya penghentian layanan atau penonaktifan perangkat desa tanpa dasar hukum yang jelas.
"Pelayanan harus tetap jalan. Jangan sampai tuntutan aspirasi justru mengorbankan hak masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, ribuan warga melakukan aksi demo di depan Kantor Desa Cihideung Hilir, Kabupaten Kuningan, Senin 5 Januari 2026.
BACA JUGA:Daftar Nama Pejabat Kuningan yang Terkena Mutasi Awal Tahun 2026
Sejak pagi hari, ribuan warga turun memenuhi area balai desa. Mereka melakukan aksi demo menuntut Kuwu Cihideung Hilir agar lengser dari jabatannya.
Aksi penyampaian aspirasi warga Desa Cihideung Hilir itu, merupakan aksi massa terbesar yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Dalam aksi massa tersebut, sejumlah tuntutan disampaikan warga. Mulai dari permintaan kepala desa mundur, penyegelan balai desa, hingga dorongan proses hukum atas dugaan persoalan tata kelola pemerintahan desa.
Koordinator lapangan aksi, Iqbal, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan puncak kekecewaan warga setelah berbagai upaya dialog sebelumnya tidak membuahkan hasil.
Menurutnya, audiensi dengan pemerintah desa yang dilakukan pada Oktober 2025 lalu tidak memberikan kejelasan atas dugaan penyimpangan dana desa.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
