SK Bupati Kuningan soal Tunjangan DPRD Tuai Sorotan, Ketua LSM Frontal Bilang Begini
Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. (Istimewa)--
BACA JUGA:Graha Wangi, Wadah bagi Pelaku Seni dan Budaya di Kuningan
Sementara itu, BPKAD Kuningan menghentikan sementara pencairan tunjangan sebagai langkah kehati-hatian hingga aturan resmi diterbitkan.
Penyelesaian polemik ini diharapkan dapat dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa saling menyalahkan, demi menjaga kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel. ( *)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
