BPKAD Kuningan Blak-blakan Soal Tunjangan DPRD, Ini Alur dan Penanggung Jawabnya
Kepala BPKAD Kuningan (kanan) memberikan klarifikasi terkait mekanisme pencairan tunjangan DPRD, khususnya untuk periode Januari 2026.-Agus Phanter-Radar Kuningan
Perlu Transparansi dan Kepastian Regulasi
Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah memiliki mekanisme yang terstruktur dan berbasis regulasi.
Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat transparansi serta memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
