Selisih TGR Disdikbud Kuningan, Pengamat: Ujian Serius Transparansi Pemda

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Perbedaan angka Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Disdikbud) KUNINGAN kini berubah menjadi polemik serius. 

Data yang disampaikan antara pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kuningan tidak sinkron, memunculkan tanda tanya besar soal validitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengamat kebijakan dan hukum, Abdul Haris, menilai kondisi ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi lemahnya koordinasi antar lembaga.

Ia menegaskan, selisih angka TGR tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara.

BACA JUGA:KSPSI AGN Hadir, Jembatan Baru Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah di Kuningan

“Kalau data dasar saja berbeda, publik patut curiga. Ini bukan soal administrasi biasa, tapi menyangkut integritas pengelolaan anggaran,” ujar Abdul Haris, Jumat 10 April 2026.

Haris mengingatkan, pernyataan Ketua DPRD Kuningan beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa LHP BPK RI, TGR Disdikbud mencapai Rp8,6 miliar. 

"Namun hal ini kemudian dibantah Sekda Kuningan, dimana beliau menyatakan jika TGR hanta Rp3,2 miliar," sebut Haris.

Perbedaan angka antara DPRD Kabupaten Kuningan dan pihak eksekutif dinilai berisiko mengaburkan fakta yang seharusnya terang benderang. 

BACA JUGA:Dihadiri Andi Gani Nena Wea, Laga Ekshibisi Voli di Kuningan Diserbu Penonton

Dalam konteks pengawasan, kondisi ini justru melemahkan fungsi kontrol yang semestinya berjalan beriringan.

Alih-alih menghadirkan kejelasan, publik kini dihadapkan pada dua versi data yang belum tentu sama-sama benar. 

Situasi ini membuka ruang spekulasi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

TGR: Bukan Sekadar Angka, Tapi Tanggung Jawab

Sumber: