Selisih TGR Disdikbud Kuningan, Pengamat: Ujian Serius Transparansi Pemda
ILUSTRASI. Pengamat kebijakan dan hukum, Abdul Haris, menilai, terjadi selisih angka TGR di Disdikbud Kuningan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi lemahnya koordinasi antar lembaga.-Istimewa-Radar Kuningan
TGR sejatinya merupakan instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat temuan audit.
BACA JUGA:Polisi Tangkap Dukun Cabul di Kuningan, Aksi Bejat Diduga Berlangsung Sejak 2017
Namun, jika angka dasarnya saja tidak seragam, maka proses penagihan, pengembalian, hingga pelaporan berpotensi kehilangan pijakan yang kuat.
Abdul Haris mengingatkan, penyelesaian TGR tidak cukup hanya berhenti pada pengembalian dana. Lebih dari itu, harus ada perbaikan sistem yang menyasar akar persoalan, terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk program Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kritik untuk Pembinaan yang Selama Ini Lemah
Selain soal angka, sorotan juga mengarah pada lemahnya pembinaan dan pengawasan di tingkat satuan pendidikan.
Temuan berulang menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga sistem yang belum berjalan optimal.
BACA JUGA:BPK Temukan Kerugian Rp540 Juta di DAK Pendidikan Kuningan, 9 SMPN Diminta Kembalikan
Tanpa evaluasi menyeluruh, potensi kesalahan serupa akan terus berulang. Dalam jangka panjang, hal ini justru merugikan kualitas tata kelola pendidikan di daerah.
Di tengah polemik ini, tuntutan transparansi tidak bisa lagi ditawar. Pemerintah daerah dituntut segera membuka data secara utuh: berapa nilai TGR sebenarnya, di mana letak perbedaannya, dan sejauh mana progres penyelesaiannya.
“Publik tidak butuh narasi normatif. Yang dibutuhkan adalah data yang jelas, terbuka, dan bisa diuji,” tegas Abdul Haris.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi kredibilitas Pemerintah Kabupaten Kuningan. Jika tidak ditangani secara terbuka dan tegas, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan terus tergerus.
BACA JUGA:Dalami Temuan BPK, DPRD Kuningan Panggil Kepala Sekolah
Sebaliknya, jika disikapi dengan transparansi dan langkah korektif yang konkret, polemik TGR ini bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka, melainkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah itu sendiri. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
