Aksi Mahasiswa di DPRD Kuningan Soroti Penyadapan, LGBT, MBG dan KDMP

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) KUNINGAN mendatangi Gedung DPRD Kabupaten KUNINGAN, Kamis (12/11/2026) sore.

Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT dan seks bebas, pengusutan dugaan penyadapan Presiden RI, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah daerah dan DPRD tidak berhenti pada penerimaan aspirasi. Mereka mendesak agar berbagai persoalan yang disampaikan mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Aspirasi disampaikan melalui orasi secara bergantian. Sejumlah persoalan yang diangkat mencakup isu sosial di Kabupaten Kuningan hingga kebijakan strategis pemerintah pusat yang dinilai masih membutuhkan pengawasan.

BACA JUGA:Hilwan Arief Kembali Pimpin Gapensi Kuningan Periode 2026-2031

BACA JUGA:Kualitas Air Minum Lapas Kuningan Diuji, Ini Rekomendasi Dinkes

Mahasiswa Desak DPRD Inisiasi Perda LGBT dan Seks Bebas

Salah satu tuntutan utama Aliansi BEM Kuningan berkaitan dengan persoalan LGBT dan seks bebas. Mahasiswa meminta DPRD Kabupaten Kuningan menggunakan hak inisiatif legislatif untuk mendorong pembentukan regulasi daerah yang mengatur pencegahan dan penindakan terhadap persoalan tersebut.

Desakan itu muncul karena mahasiswa mengaku resah terhadap perkembangan isu LGBT di Kabupaten Kuningan. Kekhawatiran mereka juga dikaitkan dengan temuan petugas Satpol PP yang beberapa pekan sebelumnya mengamankan pasangan sesama jenis dalam sebuah razia.

Menurut mahasiswa, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan aspek kesehatan dan norma agama.

Mereka menginginkan adanya landasan regulasi yang jelas agar pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menangani persoalan sosial tersebut. Meski demikian, pembentukan peraturan daerah tetap membutuhkan kajian substansi serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BACA JUGA:Bikin Pangling! Modifikasi Yamaha GEAR ULTIMA Siap Temani Kicau Mania Berburu Juara di Arena

BACA JUGA:Yamaha NMAX Merah Digondol Maling dari Garasi Rumah di Kuningan

Dugaan Penyadapan Presiden Ikut Disorot

Sumber: