Soal AKD, Nuzul Rachdy Sebut Normatif

KUNINGAN-Sekretaris DPC PDIP Kuningan Nuzul Rachdy SE angkat bicara soal ramainya pemberitaan terkait perebutan posisi pimpinan Alat Kelegkapan DPRD (AKD). Ia menyebut pembahasan AKD normatif. Tanggapan Nuzul disampaikan kepada radarkuningan.com di gedung DPRD, kemarin (24/9). Dengan nada santai, Zul, sapaannya, tidak begitu banyak memberikan komentar terkait AKD tersebut. \"Menurut saya untuk pembicaraan AKD itu masih normatif, masih jauh. Kan pimpinan juga belum ditetapkan,\" kata Zul. Zul yang sudah menduduki kursi ketua DPRD Kuningan ini, kembali menyebut pembahasan AKD masih bersifat normatif. Ia bahkan mengatakan untuk penempatan posisi AKD tidak begitu penting dibahas saat ini, karena semua fraksi memiliki hak yang sama. \"Tidak begitu penting (pembahasan AKD, red), semua fraksi memiliki hak yang sama,\" ujarnya. Ketika dimintai pendapatnya terkait komposisi fraksi-fraksi pendukung pemerintah dibandingkan dengan fraksi-fraksi oposisi, Zul menganggap bisa saja komposisi itu berubah. Namun jika fraksi-fraksi diluar pemerintah jumlahnya lebih banyak, sambil bercanda ia menyebut PDIP akan dihabisi. \"Kalau hitungannya begitu, PDIP akan dihabisi dong,\" ujar Zul sambil tertawa. Sementara itu, muncul kabar Selasa siang kemarin ada pertemuan khusus para pimpinan fraksi oposisi di RM Cibulan, Jalaksana. Mereka terdiri dari Ketua Fraksi PAN H Udin Kusnedi SE MSi, Ketua Fraksi Gerindra H Dede Ismail SIP, Ketua Fraksi PPP dr H Toto Taufikurohman Kosim, dan Ketua Fraksi PKS H Asril Rusli MPd, ditambah anggota DPRD dari PBB Julkarnaen. Namun saat beberapa pimpinan fraksi ini dikonfirmasi, tak satupun memberikan penjelasan. Sore harinya, kembali muncul isu berbeda, bahwa Fraksi PKS justru tidak ikut dalam pertemuan itu, karena PKS disinyalir lebih memilih berada di gerbong pendukung pemerintah. Namun lagi-lagi belum ada penjelasan terkait kebenaran informasi tersebut. Menanggapi informasi tersebut, pengamat politik Sujarwo alias Mang Ewo, mengatakan jika benar terjadi PKS bergabung dengan koalisi Pemerintah, sangat mungkin pimpinan AKD yang dianggap strategis akan didominasi Parpol pendukung Pemerintah yakni PDIP, PKS dan PKB. Dan tidak mustahil pula Golkar akan mendapat jatah pimpinan AKD, misalnya jadi Ketua BK atau Bapemperda. Terlebih di Fraksi Golkar ada 2 politisi yang cukup senior, yakni Yudi Budiana dan Saw Tresna. \"Kalaupun Fraksi yang tergabung dalam \'oposisi\' mendapat jatah pimpinan AKD kurang maksimal, tentu akan terjadi dinamika politik yang menarik serta fungsi kontrol Lembaga Legislatif akan berjalan lebih optimal. Artinya diharapkan lebih kritis,\" kata Mang Ewo. (muh)

Sumber: