Begini Tanggapan Acep Soal Deklarasi Koalisi Kuningan

KUNINGAN-Ketua DPC PDI Perjuangan H Acep Purnama SH MH, menanggapi adanya deklarasi koalisi Kuningan Bersatu yang berada di luar pemerintah. Acep pun mengatakan PDIP dan sejumlah parpol lainnya berkoalisi dalam nama Koalisi Kuningan Bersatu. Ungkapan tersebut disampaikan Acep saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara sidang paripurna DPRD Kuningan terkait Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi atas penyampaian nota Rancangan APBD Kuningan tahun 2020, Kamis (3/10). \"Tidak apa-apa (ada deklarasi Koalisi Kuningan Bersatu, red), kita juga Koalisi Kuningan Bersatu, semua harus bersatu,\" kata Acep. Acep pun mengakui beberapa hari lalu telah ada pertemuan di Hotel Purnama Mulia meliputi PDIP, PKB, dan Partai Golkar, serta Partai Nasdem. Hanya saja ia membantah pertemuan itu membahas soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melainkan hanya pertemuan silaturahmi biasa. \"Iya  ada pertemuan di Hotel Purnama Mulia, ada PDI Perjuangan, PKB dan Golkar. Pertemuan biasa, gak banyak yang dibahas, gak ada pembicaraan khusus,\" ujar Acep. Dalam pertemuan tersebut, kata Bupati Kuningan ini, hanya menyikapi suasana di DPRD seperti apa, begitu juga suasana di eksekutif bagaimana. Tujuannya, agar kedua lembaga ini, legislatif-eksekutif bisa bersinergi untuk bersama-sama membangun Kuningan lebih baik lagi. \"Kita bicara bagaimana suasana di sini (legislatif, red), bagaimana juga suasana di sana (eksekutif, red), sehingga pada akhirnya kedua lembaga ini lebih bersinergi untuk membangun Kuningan lebih baik,\" ucapnya. Sebelumnya, menjelang penentuan AKD, muncul isu adanya perebutan posisi calon pimpinan AKD. Kemudian muncul koalisi yang dibangun oleh Fraksi-Fraksi diluar pendukung pemerintah, mereka adalah Fraksi Gerindra-Bintang, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP, dengan jumlah total kekuatan sebanyak 29 kursi. Sementara itu, koalisi pendukung pemerintah hanya memiliki kekuatan 21 kursi di DPRD, mereka dari Fraksi PDIP-Nasdem, PKB dan Golkar. Dalam penentuan AKD sendiri dilakukan secara voting, sehingga jika Koalisi Kuningan Bersatu tetap solid, maka posisi pimpinan AKD akan terambil semua oleh koalisi diluar pemerintah. Dalam politik di Kuningan, selama ini PDIP selalu menjadi penguasa baik di eksekutif maupun di legislatif. Meski Bupati dan Ketua DPRD saat ini tetap dari PDIP, namun dalam AKD rupanya PDIP tidak bisa berkutik. (muh)

Sumber: