Badan Kehormatan Siap Proses Ketua DPRD
![Badan Kehormatan Siap Proses Ketua DPRD](https://radarkuningan.disway.id/uploads/sites/57/2020/10/BK-DPRD.jpg)
KUNINGAN – Pengaduan terhadap Ketua DPRD Nuzul Rachdy telah masuk di Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan. Kini, BK siap memproses hingga tuntas persoalan dugaan pelanggaran kode etik itu. Penegasan tersebut disampaikan Ketua BK DPRD Kuningan dr H Toto Taufikurohman Kosim saat menggelar konferensi pers di ruang tunggu VIP DPRD Kuningan, Selasa (6/10). Dia didampingi Wakil Ketua H Purnama, Sekretaris H Uba Subari Ak, serta dua anggota, yakni H Badriyanto SSos dan Etik Widiati. Dalam kesempatan itu, dr Toto menyampaikan mekanisme tata beracara BK DPRD Kuningan. BK DPRD memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi berdasarkan adanya aduan dari masyarakat secara resmi, baik tertulis maupun lisan disertai alat bukti, terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan. “Ada tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan tugas BK, terutama dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan, di antaranya mulai dari adanya surat pengaduan. Kita sudah mendapatkan satu surat pengaduan dari LBH NU Kuningan. Kita juga mendapatkan surat untuk audiensi dengan kop surat dari FPI, tetapi menyatakan aliansi APIK yang akan beraudiensi besok (hari ini, red) jam 9, dan minta diterima oleh BK DPRD Kabupaten Kuningan,” kata dr Toto yang juga Ketua Fraksi PPP. Sesuai prosedur, lanjut dr Toto, surat aduan tersebut masuk ke Sekretariat BK untuk diverifikasi selama 7 hari bersama pimpinan DPRD. Setelah 7 hari itu, pimpinan akan memberikan rekomendasi atau instruksi kepada BK untuk melakukan kegiatan mengenai kasus yang diadukan. “Jika pimpinan tidak merekomendasi pun, 7 hari itu hak BK untuk langsung menangani. Insya Allah kita sudah berkomitmen di BK, karena BK ini ditetapkan di sidang paripurna, dan bukan abal-abal BK, insya Allah. Kita berkomitmen setiap kasus akan kita selesaikan. Seperti kasus yang cukup menghebohkan dan mendunia ini (pernyataan limbah yang dilontarkan Ketua DPRD, Nuzul Rachdi, red).” ujarnya. Setelah 7 hari tersebut, kata dr Toto, BK akan menunggu laporan-laporan berikutnya, untuk kemudian segera diproses sesuai dengan tahapan yang ada. BK akan bekerja dan melihat dari surat-surat yang sudah masuk, untuk kemudian setelah diverifikasi, akan memanggil kedua belah pihak, baik pengadu maupun teradu. “Saya mohon semuanya tenang, karena BK DPRD Kabupaten Kuningan sudah siap melakukan tugas ini, apapun risikonya buat kita semua. Karena kita terus terang, sebagai anggota dewan, maka etika harus kita tegakkan. Ini karena kewajiban kita,” tegas dr Toto yang merupakan Calon Bupati Kuningan pada Pilkada Kuningan tahun 2018 lalu itu. “Oleh karena itu, mohon doa restunya dari semua, dalam mengambil suatu kebijakan. Mudah-mudahan barokah buat kita semua dan menjadikan suatu kepuasan buat kita semua,” imbuhnya. Menjawab pertanyaan wartawan, dr Toto mengatakan LBH NU Kuningan mengadukan tentang berita yang sedang hangat saat ini, yakni viralnya pernyataan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdi SE terkait kata limbah. Ia menyebut tidak ada tuntutan apapun dari LBH NU, karena semuanya diserahkan kepada BK. “Yang ada hanya mengadukan atau melaporkan untuk BK menindaklanjuti dalam persoalan kode etik tersebut. Kalau soal hukum, mungkin ada aparat hukum, kami bertugas di internal saja. Untuk laporan yang masuk, jika nantinya ada lagi, tetapi materinya sama, maka selama tujuh hari itu dihitung sejak laporan yang pertama masuk, yaitu dari LBH NU,” ucap dr Toto diiyakan H Purnama. dr Toto menambahkan, BK DPRD Kuningan yang kini dipimpinnya itu baru sekitar dua minggu ditetapkan oleh sidang paripurna, sebagai perombakan dari BK sebelumnya. Dalam kasus yang menimpa ketua dewan itu, ia berharap timnya bisa melakukan tugas secara baik dan optimal. “Sehingga tidak ada lagi kata-kata yang tadi diucapkan. Surat pengaduan sudah ada, berarti way out-nya (jalan keluar) pasti ada. Saya jamin pasti ada way out-nya. Untuk hasilnya, nanti kita akan berikan kepada partai yang bersangkutan (PDIP, red),” tegasnya lagi. “Kita harus selesaikan dengan tuntas, ini harus tuntas, apapun risikonya. Insya Allah tidak akan ada (penekanan-penekanan). Kita akan bekerja maraton dan akuntable serta terbuka, apapun risikonya,” tandas dr Toto. (muh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: