Menko Airlangga: RAPBN TA 2023 Usung Poduktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

JAKARTA, RADAR KUNINGAN.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Perekonomian Indenesia tumbuh.

Hal tersebut diungkapkan Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/08).

Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh sektor konsumsi dan ekspor yang meningkat.

Di tengah berbagai gejolak tantangan global, perekonomian Indonesia mampu untuk tetap kokoh dan dapat tumbuh impresif dibandingkan sejumlah negara lain.

Angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44% pada Q2 tahun 2022 menambah catatan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah tumbuh di atas 5% selama tiga triwulan berturut-turut. 

BACA JUGA:Ke Kuningan, Menteri Siti Nurbaya Jadi Inspekur Upacara HUT RI ke 77 di Lereng Gunung Ciremai

Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang impresif tersebut juga didukung oleh sektor lain yang tumbuh positif yakni sektor industri, pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan pertanian. 

Hilirisasi untuk kebijakan di sektor otomotif juga terbukti menjadi salah satu penghela atau pendorong sektor manufaktur.

Indeks Kepercayaan Konsumen juga berada di level optimis pada Juli 2022 yakni 123,2 dan penjualan ritel terus tumbuh pada Juli 2022 dan mencapai 8,7%. 

Prospek permintaan juga terus meningkat yang tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus berada di level ekspansi yakni 51,3 pada Juli 2022.

BACA JUGA:Ketum Golkar: Proklamasi Kemerdekaan Ajarkan Kita Kolaborasi, bukan Polarisasi

“Kualitas ekonomi juga membaik karena angka kemiskinan yang menurun, demikian juga tingkat pengangguran juga menurun,” kata Menko Airlangga.

Terkait stabilisasi harga dan inflasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus mendorong program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat. 

Sumber: