Distribusi LPG 3 Kg di Kuningan Kembali Lancar

Kalau sudah terdata, politisi Gerindra memaparkan, pertama; mencegah terjadi pengoplosan oleh oknum-oknum yang nakal. Kedua, bertujuan agar harga tidak melampaui batas dari harga eceran tertinggi. 

"Kami pastikan Komisi XII mendukung sepenuhnya apa yang diinstruksikan bapak presiden. Karena kepentingan rakyat jauh lebih penting dari apa pun," jelasnya.

Dengan distribusi LPG yang lancar, sambung Rokhmat, akan tercapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Rokhmat Ardiyan, yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat X, menyampaikan bahwa kondisi distribusi LPG di daerahnya telah kembali normal setelah instruksi presiden diterapkan. Masyarakat pun merasa lebih tenang.

"Sejak instruksi bapak presiden, sudah lancar semua. Tidak ada kelangkaan. Masyarakat sudah merasa tenang dan aman," ungkapnya.

Diakui Rokhmat, masyarakat kini merasa aman dan keputusan yang telah dilakukan Presiden Prabowo, warga menghaturkan terima kasih.

"Masyarakat dari dapil saya, mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden yang merespon cepat, memberikan apresiasi kepada kesulitan-kesulitan di masyarakat,” ungkapnya.

Dalam proses transisi pengecer menjadi subpangkalan, Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa sistem ini akan memberikan kontrol lebih baik terhadap distribusi LPG, memastikan setiap transaksi tercatat dan harga tetap terkendali.

"Tentunya kami mendukung, karena dengan adanya subpangkalan, pertama, ada pengendalian distribusi. Semuanya terkontrol dan terkendali. LPG siapa yang membeli, larinya ke siapa terdata," sebutnya.

Disamping itu, adanya pengendalian harga. Jangan sampai masyarakat membeli dengan harga di atas harga eceran tertinggi.

"Saya dengar di tempat lain ada yang harga Rp30.000 dan Rp25.000. Semestinya di bawah Rp25.000. Karena, pemerintah hari ini, mau stabilitas ekonomi berjalan dengan baik, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen,” tambah Kapoksi Gerindra Komisi XII ini.

Terkait evaluasi dan pengukuran efektivitas kebijakan ini, Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa proses registrasi subpangkalan akan dilakukan secara bertahap. 

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan agar tidak ada pungutan liar terhadap subpangkalan yang dapat memberatkan masyarakat.

"Semuanya bertahap. Semua pengecer itu mesti terdaftar melalui sistem Pertamina. Kemudian ada kartu yang menunjukkan bahwa itu benar-benar subpangkalan," paparnya.

Tetapi, dirinya meminta, agar subpangkalan tidak dimintai upeti-upeti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Sumber: