Opini WDP dari BPK, Ketua DPRD Kuningan: Ini Kemunduran Menyedihkan dan Wajib Berbenah

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Setelah menikmati predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama satu dekade penuh, Pemerintah Kabupaten Kuningan kini harus menghadapi kenyataan pahit.

Sebab untuk kali pertama dalam sepuluh tahun terakhir, opini laporan keuangan tahun ini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penilaian tersebut diumumkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Acara ini berlangsung di kantor BPK RI Jabar dan turut dihadiri oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rahmat Yanuar, serta Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy.

BACA JUGA:Ketua PAC Minta Evaluasi Kepemimpinan Plt Ketua Gerindra Kuningan, Toto Tohari Terjerat Isu Kontroversial

BACA JUGA:Yopi Sujana, Penggerak UMKM Kuningan, Sarasehan Bareng DPP Golkar dan Kementerian Sosial

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyampaikan beberapa catatan penting yang menjadi dasar turunnya opini tersebut.

Salah satu poin utama adalah pengelolaan kas bendahara di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyatakan keprihatinan mendalam.

Ia menyebut penurunan opini ini sebagai kemunduran yang menyedihkan, terlebih setelah sepuluh tahun capaian WTP berhasil dipertahankan.

BACA JUGA:Penurunan Opini BPK dari WTP ke WDP, Bupati Kuningan Soroti Pentingnya Evaluasi Tata Kelola Keuangan

BACA JUGA:Anies Baswedan Beri Kuliah Umum di Universitas Kuningan, Dorong Kepemimpinan Regeneratif

"Ini tentu menjadi tamparan keras bagi kita semua. Setelah sepuluh tahun menjaga predikat WTP, sekarang kita harus kembali dari awal," ucap Nuzul pada Jumat 23 Mei 2025.

Menurutnya, opini WDP ini seharusnya menjadi cermin untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

Sumber: